Media Daulat Rakyat Pangkalpinang, Rabu 26 Agustus 2026 – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi menandatangani persetujuan bersama atas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna, Rabu siang.
Kesepakatan ini menjadi tonggak awal siklus fiskal daerah dengan penekanan pada kesinambungan anggaran, penguatan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil Rapat Paripurna 26 Agustus 2026
Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dan dihadiri Gubernur Hidayat Arsani beserta jajaran Forkopimda.
Ada 3 agenda utama yang disepakati:
- KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 – penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja tahun berjalan.
- KUA-PPAS APBD 2027 – arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan tahun depan.
- Program Pembentukan Perda 2027 / Propemperda – daftar rancangan Perda yang akan dibahas tahun depan.
Kutipan Penting Pejabat
Ketua DPRD Didit Srigusjaya menegaskan dokumen yang disepakati masih bersifat umum.
“Poin dasarnya KUA-PPAS ini kan gambaran rencana anggaran perubahan dan anggaran 2027. Jadi umum sifatnya, belum teknis-teknis pada saat APBD,” ujarnya.
Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan apresiasi atas ruang penyesuaian anggaran.
“Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran. Semoga melalui perubahan ini, anggaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Gubernur.
Wakil Ketua DPRD Eddy Iskandar menyoroti pentingnya penyesuaian dengan realitas fiskal daerah.
“Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan asumsi pendapatan dan target yang ada. Diharapkan pemerintah pusat segera merealisasikan dana bagi hasil dari sektor pertambangan untuk mendukung program prioritas, termasuk kesehatan dan pendidikan,” tegas Eddy.
Arah Kebijakan dan Catatan Penting
- Kenaikan plafon 2027: Media melaporkan KUA-PPAS 2027 mengalami kenaikan dibanding APBD 2026. Ini disebut sebagai peluang mempercepat agenda pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan dan penguatan infrastruktur.
- Peran DBH Tambang: DPRD menekankan strategisnya Dana Bagi Hasil dari sektor pertambangan untuk memperkuat kapasitas fiskal Babel.
- Belum teknis: Rincian alokasi anggaran per OPD dan program baru akan dibahas lebih detail pada tahap penyusunan RAPBD Perubahan 2026 dan RAPBD 2027.
Rapat Paripurna ini menegaskan sinergi eksekutif-legislatif dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS Perubahan 2026 dan KUA-PPAS 2027, Pemprov Babel kini memiliki kerangka umum untuk menyusun APBD yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Tahapan selanjutnya, Pemprov akan segera menyusun Rancangan APBD berdasarkan KUA-PPAS yang telah disetujui untuk dibahas kembali bersama DPRD.
