MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN – Ketua DPD PSI Kabupaten Belitung Wyllianto, S.E. yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung, menyatakan dukungan bersyarat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri /Raperda RPI/ 2025–2045.
Menurutnya, RPI bisa menjadi langkah strategis mengubah wajah ekonomi Belitung, namun pelaksanaannya harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
5 Catatan Kritis Wyllianto untuk RPI
Wyllianto membeberkan sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan RPI.
- Kesejahteraan masyarakat jadi indikator utama
“Indikator keberhasilannya harus jelas. Apakah pendapatan warga meningkat, pengangguran berkurang, dan pembangunan merata. Itu yang harus kita ukur,” tegas Wyllianto. - Menjaga daya dukung lingkungan
Ia mengingatkan Belitung memiliki potensi wisata dan ekosistem laut yang sensitif.
“Industrialisasi boleh jalan, tapi jangan sampai merusak lingkungan. Kita tidak mau warisan alam kita habis hanya untuk kepentingan jangka pendek,” ujarnya. - Mengutamakan tenaga kerja lokal
Wyllianto mendorong program vokasi agar masyarakat lokal menjadi pelaku utama industri, bukan hanya tenaga pendukung.
“Anak-anak Belitung harus disiapkan. Jangan sampai investor datang, tapi tenaga kerjanya dari luar semua,” katanya. - Transparansi investasi
PSI mendorong setiap investasi yang masuk dipublikasikan secara terbuka, termasuk dampak sosial dan lingkungan.
“Masyarakat berhak tahu siapa yang masuk, bawa investasi apa, dan dampaknya seperti apa,” tegasnya. - Pengawasan ketat agar tidak hanya untungkan investor besar
“RPI ini langkah strategis. Tapi harus ada pengawasan. Jangan sampai kebijakannya hanya menguntungkan investor besar dan melupakan rakyat kecil,” ucap Wyllianto.
Analisis Politik: PSI Ambil Posisi Oposisi Kritis
Dengan posisi Wyllianto di DPRD, PSI mengambil peran sebagai pengawas kebijakan daerah. Partai ini mendukung arah RPI, tetapi tetap kritis agar tidak menjadi jargon politik semata.
Pandangan yang menekankan kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan berpotensi memperkuat citra PSI sebagai partai yang berpihak pada masyarakat.
Di sisi lain, jika implementasi RPI gagal atau menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, isu ini bisa menjadi bahan kritik PSI dalam kontestasi politik lokal ke depan.
Dukungan PSI terhadap RPI 2025–2045 bersifat konstruktif. Wyllianto menegaskan transformasi ekonomi Belitung harus memenuhi 3 syarat: berpihak pada rakyat, menjaga lingkungan, dan transparan dalam investasi.
“PSI mendukung, tapi dengan catatan ada akuntabilitas dan keberpihakan nyata pada masyarakat lokal,” pungkas Wyllianto.
