MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, 12 September 2026 – Pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bantuan sosial langsung ke rekening warga mulai kuartal I 2027. Skema baru ini menyasar sekitar 50 juta masyarakat termiskin dalam kelompok desil 1–5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan akan dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Pokok Kebijakan Skema Baru
Pemerintah mengubah total pola penyaluran bansos. Jika selama ini bantuan diberikan dalam bentuk barang seperti beras dan paket pangan, maka mulai 2027 bansos akan disalurkan berupa transfer tunai langsung ke rekening penerima.
Poin utama kebijakan:
- Skema baru: Bantuan sosial tidak lagi berbentuk barang, melainkan uang tunai yang masuk langsung ke rekening bank penerima.
- Sasaran: Sekitar 50 juta warga miskin pada desil 1–5. Data diambil dari DTSEN hasil pemutakhiran 2026.
- Jadwal: Uji coba dimulai kuartal I 2027. Sepanjang 2026 akan digunakan untuk perapihan data dan verifikasi penerima.
- Tujuan: Meningkatkan transparansi, akurasi penyaluran, dan mencegah kebocoran anggaran bansos.
Kutipan Penting Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan arah kebijakan ini dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu.
“Pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tetapi subsidi langsung diberikan pada rakyat, ke bank account dari rakyat,” kata Luhut.
Ia juga memastikan kepastian penerima:
“Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta, ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Dengan begitu membawa keadilan kepada masyarakat kita.”
Terkait transparansi, Luhut menekankan sistem nontunai:
“Kita sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer. Jadi semua cashless transaction. Itu juga untuk mengurangi korupsi.”
Perubahan dari Skema Lama
Perubahan ini merupakan pergeseran besar dari pola bansos selama ini.
Dulu: Bantuan disalurkan dalam bentuk barang seperti beras 10 kg, paket sembako, atau minyak goreng. Distribusinya melalui titik-titik penyaluran dan rawan antrean.
Sekarang: Dana langsung masuk ke rekening penerima. Dana bisa digunakan fleksibel untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, membayar listrik, atau kebutuhan mendesak lainnya.
Keuntungan skema baru:
- Memperpendek rantai distribusi sehingga bantuan lebih cepat sampai.
- Mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan karena tidak ada lagi perantara penyaluran barang.
- Memberi keleluasaan penerima untuk menentukan kebutuhan prioritasnya sendiri.
Catatan Risiko dan Pengamanan
Pemerintah mengingatkan agar dana bansos tidak disalahgunakan. Salah satu risiko yang disorot adalah penggunaan dana untuk judi online atau aktivitas konsumtif yang tidak produktif.
Untuk mencegah hal itu, pemerintah akan meluncurkan Sistem Digitalisasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos pada Oktober 2026. Sistem ini akan mengintegrasikan data NIK dan biometrik wajah untuk verifikasi penerima. Dengan begitu, hanya orang yang berhak yang bisa mencairkan dana.
Digitalisasi juga ditujukan agar data penerima selalu termutakhir dan bisa dipantau secara real time oleh Kemensos, BPS, dan pemerintah daerah.
Ringkasan Program Bansos 2027
Aspek Skema Baru (2027)
Bentuk bantuan Transfer tunai langsung ke rekening
Sasaran 50 juta warga miskin (desil 1–5)
Jadwal uji coba Kuartal I 2027
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Pelaksana DEN & Komite Transformasi Digital (Luhut B. Pandjaitan)
Tujuan Transparansi, akurasi, anti-korupsi
Risiko Penyalahgunaan dana, misal judi online
Tahapan Menuju Implementasi
Sepanjang sisa 2026, Kemensos bersama BPS akan fokus pada tiga hal:
- Perapihan data DTSEN agar 50 juta sasaran benar-benar valid.
- Pembukaan rekening bank bagi penerima yang belum memiliki rekening.
- Edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami cara penggunaan dana dan risiko penyalahgunaan.
Uji coba kuartal I 2027 akan dilakukan di sejumlah daerah percontohan sebelum diterapkan nasional secara penuh.
Dampak yang Diharapkan
Jika berjalan sesuai rencana, skema ini diharapkan menekan kebocoran anggaran, mempercepat penyaluran, dan memberi dampak langsung ke daya beli masyarakat miskin. Dengan dana yang masuk langsung ke rekening, penerima juga terdorong masuk ke sistem keuangan formal.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
