JAKARTA | Media Daulat Rakyat – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam dan dinilai sebagai ancaman serius bagi keamanan negara.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra memberikan pernyataan keras terkait dugaan tersebut. Menurutnya, jika benar terjadi penyadapan terhadap Presiden, maka perbuatan itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa, melainkan tindakan ilegal yang mengarah pada makar.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” tegas Herindra dalam keterangan yang beredar, Kamis (6/11/2026).
Pernyataan Kepala BIN tersebut menegaskan betapa seriusnya dugaan ini. Penyadapan terhadap kepala negara bukan hanya menyangkut persoalan privasi, melainkan juga menyangkut keamanan, keselamatan Presiden, serta stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional secara keseluruhan.
Desakan Pengusutan Tuntas dan Transparan
Atas dasar itu, berbagai pihak kini mendorong agar dugaan penyadapan tersebut diusut secara menyeluruh, profesional, dan transparan oleh aparat penegak hukum.
Pengungkapan fakta secara terang benderang dinilai menjadi langkah krusial untuk meluruskan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus menghindari munculnya spekulasi liar yang dapat memperkeruh situasi politik nasional.
Pengusutan yang komprehensif juga sangat diperlukan untuk mengidentifikasi aktor intelektual dan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum. Setiap pihak yang terbukti terlibat, ditegaskan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Herindra menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui jalur hukum demi menjaga keamanan negara dan menegakkan keadilan.
Jaga Kepercayaan Publik dan Kewibawaan Istana
Di sisi lain, transparansi dalam proses penyelidikan menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai fakta yang sebenarnya, serta diyakinkan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif, profesional, dan independen.
Dengan pengusutan yang tuntas dan berdasarkan prinsip negara hukum, pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga marwah dan kewibawaan lembaga kepresidenan serta keamanan nasional dari segala bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Khusus (Timsus) Polri yang dibentuk atas arahan Kapolri masih terus melakukan pendalaman. Publik menanti langkah tegas aparat dalam mengungkap tuntas kasus yang menyita perhatian nasional ini.
