Jakarta | Media Daulat Rakyat – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara terbuka membongkar empat dugaan penyimpangan fatal terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kasus skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Fakta mengejutkan itu dibeberkan langsung Kapolri saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Jenderal Suyudi menjelaskan, mekanisme penyadapan di Pusat Pemantauan (Monitoring Center) Polri sejatinya telah diatur sangat ketat melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan dan SOP Bareskrim 2009.
Berdasarkan aturan itu, setiap penyadapan wajib memiliki landasan permohonan tertulis dari penyidik, dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan penetapan pengadilan. Proses verifikasi berjenjang juga wajib dilalui sebelum Tim Technical Surveillance Unit (TSU) melakukan provisioning di sistem LIMS. Hasil penyadapan hanya untuk kepentingan penyidikan yang sah dan pemusnahan data harus dilengkapi berita acara.
Namun dalam kasus ini, Kapolri menemukan empat pelanggaran serius:
1. Perintah Tanpa Permohonan Penyidik
Penyadapan diduga diperintahkan secara lisan atau melalui grup WhatsApp oleh mantan Kapolri Jenderal LSP kepada Kabagmon, tanpa ada surat permohonan penyidik dan surat perintah penyidikan sama sekali.
2. Provisioning Tanpa Verifikasi
Tim TSU diduga memasukkan nomor target langsung ke sistem LIMS dan PLX tanpa verifikasi dan filterisasi keterkaitan dengan perkara Pro Justitia. Nomor Presiden hingga pejabat negara diduga masuk lewat jalur internal atau jalur atensi.
3. Penggunaan Hasil di Luar Prosedur
Hasil penyadapan yang seharusnya untuk penyidikan sah, diduga digunakan di luar prosedur dan dilaporkan secara berjenjang kepada end-user, yakni Jenderal LSP, sebagai penerima akhir.
4. Penghapusan Data Elektronik
Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX berupa rekaman suara (voice) dan log diduga sengaja dihapus atas perintah tersangka AS (Irjen Ahrie Sonta) dan dilaksanakan oleh tim TSU, termasuk pembubaran grup WhatsApp untuk menghilangkan jejak.
Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan 4 tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi (SU), Plt Kabagmon Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Plt Kabagmon Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS).
“Seluruh dugaan peran masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan asas praduga tak bersalah,” tegas Kapolri Suyudi di hadapan Komisi III.
