Jakarta | Media Daulat Rakyat – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026) hari ini.
Informasi tersebut mencuat di sela Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut agenda penyerahan surat itu dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB.
“Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya,” ujar Habiburokhman saat mempersilakan anggota Komisi III DPR, Benny K. Harman, yang disebut harus menghadiri agenda di MPR.
Pernyataan tersebut dibenarkan sejumlah anggota DPR lainnya. Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026) mengonfirmasi kabar pengunduran diri Gibran.
“Betul (Gibran mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan.
Kabarnya, surat pengunduran diri itu telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, usai kunjungan kerja Presiden dari Aceh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Namun hingga Rabu malam, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat resmi tersebut.
“Saya belum dengar, saya belum lihat. Jadi belum bisa mengambil (langkah). Dengar saja belum, apalagi lihat,” ujar Muzani.
Kabar pengunduran diri ini muncul di tengah tekanan politik terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan. Diketahui, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran tidak sah. Putusan itu menguatkan putusan MK sebelumnya.
Di sisi lain, DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota lintas 8 fraksi terkait pemakzulan Wapres. Usulan HMP tersebut dijadwalkan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini pukul 12.00 WIB.
Jika surat pengunduran diri resmi diterima MPR, maka mekanisme ketatanegaraan selanjutnya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR akan memberitahukan kekosongan jabatan Wapres kepada Presiden, dan Presiden mengusulkan dua nama calon Wapres untuk dipilih dalam Sidang Paripurna MPR paling lambat 60 hari.
