MEDIA DAULAT RAKYAT PANGKALPINANG, 11 Agustus 2026* – Anggota DPR RI Komisi IV Bambang Pati Jaya menegaskan penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan strategi terintegrasi dari hulu ke hilir dan alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah.
“Penanganan persoalan sampah harus dilakukan terintegrasi dari hilir hingga hulu dan secara holistik,” ujar Bambang Pati Jaya saat ditemui di Pangkalpinang
Tidak Cukup dengan Tong Sampah dan TPA
Bambang menilai pengadaan sarana fisik seperti tong sampah, mobil pengangkut, atau pembangunan TPA saja tidak akan menyelesaikan persoalan sampah di Babel.
“Melainkan harus dilakukan secara holistik, karena jika tidak ditangani secara menyeluruh, persoalan persampahan ini tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
Ia menyoroti rencana Kementerian Lingkungan Hidup yang akan menutup 250 TPA sistem terbuka di seluruh Indonesia, termasuk di Babel. KLH mendorong daerah beralih ke sistem pengelolaan sampah terisolasi sesuai standar lingkungan.
Usulan 3% APBD untuk Infrastruktur Sampah
Untuk mendukung transisi tersebut, DPR bersama KLH mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan sekitar 3 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah.
Anggaran itu diharapkan bisa digunakan untuk edukasi masyarakat, pengurangan sampah di sumber, hingga pengolahan akhir.
“Apalagi Belitung ini adalah daerah pariwisata, jadi memang untuk penanganan sampah membutuhkan upaya lebih,” kata Bambang.
Implikasi Kebijakan untuk Babel
Menurut Bambang, ada 3 hal yang harus segera disiapkan Pemda Babel:
- Strategi menyeluruh: Mulai dari edukasi, pengurangan di sumber, sampai pengolahan akhir
- Anggaran berkelanjutan: 3% APBD agar program tidak hanya jadi proyek jangka pendek
- Perhatian ekstra untuk daerah wisata: Kebersihan di Belitung berpengaruh langsung pada citra pariwisata Babel
Pernyataan DPR ini menjadi penekanan bahwa pengelolaan sampah di Babel harus keluar dari pola lama berbasis TPA terbuka. Dengan dukungan anggaran 3% APBD dan kebijakan terintegrasi, diharapkan Babel mampu beralih ke pengelolaan sampah modern sesuai standar KLH
