MEDIA DAULAT RAKYAT PANGKALPINANG, 29 Agustus 2026 – Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya menegaskan Babel harus mendapat perlakuan khusus dalam pembagian dana bila RUU Daerah Kepulauan /DK/ disahkan. Alasannya, 80 persen wilayah Babel berupa lautan.
Ia meminta pemerintah pusat mengalokasikan “dana kepulauan” tersendiri di luar Dana Alokasi Umum /DAU/ dan Dana Bagi Hasil /DBH/.
Karakteristik wilayah Babel sangat berbeda dengan provinsi daratan. Dari total luas wilayah, 79,90% berupa laut dengan 527 pulau. Hanya 33 pulau yang berpenghuni.
Didit menyebut perhitungan DAU saat ini masih berbasis daratan sehingga merugikan Babel.
“Ingat ya perhitungan dana DAU itu diambil dari darat, bukan pulau. Kita 80 persen adalah lautan. Kan banyak kita ruginya,” tegas Didit.
Tuntutan DPRD Babel
Didit meminta skema pendanaan baru dalam RUU DK.
“Hanya kita minta tolong perhitungan dana kepulauan ini, DAU-nya jangan dihilangkan, juga dana yang namanya DBH atau dana-dana lain, itu tidak fair. Artinya DBH tersendiri, sedangkan dana kepulauan tersendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti DBH timah yang hingga kini belum dibayar penuh oleh pemerintah pusat.
“Jangan sosialisasi dua tahun percuma. Tolong dong, bayar hak Bangka Belitung oleh pemerintah pusat kepada kita, kita ingin membangun,” kata Didit.
Analisis Singkat
Kepentingan Babel: Dengan UU Kepulauan, Babel berhak atas dana khusus karena kondisi geografis kepulauan.
Implikasi fiskal: Tambahan dana kepulauan ditambah DBH timah dapat memperkuat APBD. Nilai DBH timah ditaksir bisa mencapai Rp 3,2 triliun jika harga ekspor bagus.
Tuntutan: Pemerintah pusat diminta segera membayar DBH timah dan tidak menunda implementasi UU Kepulauan.
RUU Daerah Kepulauan dinilai menjadi peluang besar bagi Babel memperbaiki struktur pendanaan. Ketua DPRD Babel menekankan perlunya dana kepulauan tersendiri agar pembangunan tidak lagi terhambat sistem alokasi berbasis daratan. (*)
