MEDIA DAULAT RAKYAT MANGGAR, 5 September 2026 – Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja menegaskan pentingnya kejelasan tata niaga timah agar roda ekonomi masyarakat tetap berjalan. Ia menyebut ketergantungan warga Beltim pada PT Timah sangat besar, sehingga kepastian pembelian bijih timah melalui jalur legal menjadi hal krusial.
Pokok Pernyataan Ketua DPRD Beltim
- Kepastian Tata Niaga
Fezzi meminta regulasi tata kelola timah segera diperjelas agar tidak menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi di masyarakat. - Ketergantungan pada PT Timah
“Timah merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Belitung Timur. Sementara pembeli timah yang ada saat ini hanya PT Timah. Oleh karena itu, ketergantungan masyarakat dengan PT Timah cukup besar,” ujarnya. - Dampak RKAB
Ia menyoroti persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya /RKAB/ yang sempat menghambat pembelian timah oleh PT Timah. Kondisi itu dinilai menimbulkan keresahan di kalangan penambang dan masyarakat. - Ajakan Menjaga Kondusivitas
Fezzi mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang mengganggu keamanan.
“Mari kita sama-sama jaga kondusivitas. Kita jaga kepribadian orang Belitung yang terkenal santun dan ramah. Mari kita tonjolkan dan kembali kepada kepribadian serta budaya kita.”
Konteks Ekonomi dan Sosial
- Timah sebagai sumber penghidupan: Pertambangan timah masih menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Beltim.
- Risiko perdagangan ilegal: Ketidakjelasan tata niaga berpotensi memunculkan perdagangan ilegal dan penyelundupan.
- Stabilitas sosial: Kondisi ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Analisis Singkat
Urgensi Regulasi: Kejelasan tata niaga timah diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam ketidakpastian ekonomi saat RKAB perusahaan tersendat.
Peran PT Timah: Sebagai satu-satunya pembeli legal, PT Timah memegang kendali besar atas stabilitas ekonomi lokal Belitung Timur.
Risiko Sosial: Ketidakpastian pembelian timah dapat memicu keresahan, meningkatkan praktik tambang ilegal, dan mengganggu ketertiban.
Solusi: Pemerintah pusat perlu mempercepat regulasi agar tata niaga timah berjalan adil, legal, dan berkelanjutan, sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat.
L
