MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, 14 September 2026 – Desil kini menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. Istilah ini digunakan sebagai alat pemeringkatan kesejahteraan relatif keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, desil bukan ukuran absolut pendapatan atau kemiskinan. Desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibanding keluarga lain. Karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memakai desil sebagai rujukan agar sasaran bansos lebih tepat.
Apa Itu Desil?
Sederhananya, desil adalah cara mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Desil DTSEN adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif.
Dalam DTSEN, seluruh keluarga di Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok atau desil 1–10. Masing-masing desil mencakup sekitar 10% populasi.
Desil 1 = kelompok dengan kesejahteraan relatif paling rendah
Desil 10 = kelompok dengan kesejahteraan relatif paling tinggi
Jadi, jika sebuah keluarga masuk desil 1, artinya posisinya berada di 10% terbawah dari sisi kesejahteraan dibanding seluruh keluarga di Indonesia.
Mengapa Dipakai untuk Bansos?
Pemerintah butuh satu data yang sama agar bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Kemensos menggunakan desil sebagai acuan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bansos seperti beras, PKH, BPNT, dan bantuan lainnya.
Data DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi dari 3 sumber besar: DTKS, P3KE, dan Regsosek. Data itu kemudian disinkronkan dengan data kependudukan Dukcapil.
Dengan satu basis data DTSEN, semua kementerian/lembaga kini memakai rujukan yang sama untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi program. Tujuannya agar tidak ada lagi data ganda dan bantuan bisa lebih akurat.
Kutipan Penting dari BPS
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan makna desil agar tidak salah kaprah di masyarakat.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” ujarnya.
BPS juga menegaskan, penentuan desil tidak hanya dilihat dari 1 faktor saja.
“Penentuan desil tidak didasarkan hanya pada penghasilan, kepemilikan barang, daya listrik, atau pekerjaan. Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama,” jelas BPS.
Faktor Penentu Desil
Lalu apa saja yang dinilai untuk menentukan sebuah keluarga masuk desil berapa? BPS menyebut ada banyak variabel yang dihitung bersamaan:
- Kondisi perumahan: jenis lantai, dinding, atap
- Sumber air minum: dari PDAM, sumur, atau air kemasan
- Bahan bakar memasak: gas, kayu bakar, listrik
- Kepemilikan aset: kendaraan, tanah, elektronik
- Daya listrik & konsumsi: berapa watt dan seberapa besar pemakaian
- Komposisi keluarga: jumlah anggota, balita, lansia
- Pendidikan & pekerjaan: jenjang pendidikan kepala keluarga, jenis pekerjaan
- Kesehatan & disabilitas: akses layanan kesehatan, ada anggota disabilitas atau tidak
Semua faktor ini digabung dan diberi skor, lalu diranking. Hasilnya muncul posisi desil keluarga tersebut.
Cara Mengecek Desil Keluarga
Masyarakat bisa mengecek sendiri posisi desil keluarganya secara online dan gratis.
Caranya melalui aplikasi “Cek Bansos” Kemensos:
- Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
- Masukkan NIK KTP 16 digit kepala keluarga
- Sistem akan menampilkan posisi keluarga dalam desil DTSEN
Posisi desil inilah yang kemudian menentukan apakah sebuah keluarga masuk sebagai sasaran bansos tertentu. Misalnya, sebagian besar program bansos prioritas menyasar desil 1 sampai desil 4.
Dengan sistem desil dalam DTSEN, pemerintah ingin memastikan bansos jatuh ke keluarga yang paling membutuhkan. Desil bukan berarti vonis miskin atau kaya, melainkan gambaran posisi relatif dibanding keluarga lain.
Pemerintah mengimbau masyarakat rajin mengecek data di aplikasi Cek Bansos dan memastikan data kependudukan sudah padan dengan Dukcapil. Jika ada perubahan kondisi ekonomi, data juga akan terus diperbarui melalui pemutakhiran DTSEN.
Dengan satu data, diharapkan tidak ada lagi warga yang berhak menerima bantuan justru terlewat, dan sebaliknya.
