MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, 17 September 2026 – Sekda Belitung Marzuki menegaskan penundaan pengesahan Perubahan APBD TA 2026 bukan masalah besar, karena rapat paripurna DPRD yang sempat tidak kuorum sudah dijadwalkan ulang pada 28 September 2026. Ia memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai aturan dan arahan Bupati.
Penundaan ini sempat menimbulkan pertanyaan publik, namun Pemkab Belitung memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap pelaksanaan program daerah.
Penundaan Paripurna Karena Tidak Kuorum
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Belitung yang sedianya mengesahkan Perubahan APBD TA 2026 pada pekan ini terpaksa ditunda.
Alasan penundaan: Sidang paripurna DPRD Belitung ditunda karena tidak kuorum, banyak anggota dewan yang tidak hadir sehingga sidang tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan.
Jadwal baru: Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Belitung, rapat pengesahan Perubahan APBD TA 2026 dijadwalkan ulang pada 28 September 2026.
Kesepakatan bersama: Penundaan ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan dalam rapat Banmus DPRD Belitung untuk memastikan seluruh anggota bisa hadir pada jadwal baru.
Sikap Sekda: Tidak Ada Kendala Aturan
Sekda Belitung Marzuki menanggapi santai penundaan tersebut. Ia menilai penundaan paripurna karena tidak kuorum adalah hal biasa dalam dinamika politik dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Marzuki menyampaikan bahwa sidang paripurna DPRD Kabupaten Belitung memang ditunda karena ada sesuatu dan lain hal, yaitu tidak kuorum karena banyak anggota yang tidak hadir, sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah.
Ia menekankan bahwa secara aturan tidak ada kendala. Semua pembahasan dan SOP tetap dikejar agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar sesuai jadwal.
Marzuki optimis program APBD Perubahan tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Setelah disahkan pada 28 September, dokumen akan langsung dikirim untuk evaluasi lanjutan dari Pemerintah Provinsi Babel.
Dari pihak eksekutif, Marzuki mengusahakan agar seperti biasa pada bulan Oktober program sudah bisa berjalan, karena setelah pengesahan masih ada tahapan evaluasi dari pihak provinsi.
Fokus Anggaran: Tuntaskan Prioritas dan Pariwisata
Meski sempat tertunda, Sekda memastikan fokus anggaran Perubahan APBD 2026 sudah jelas.
Prioritas utama: Menuntaskan program-program prioritas di APBD induk yang belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran atau perubahan asumsi.
Pelayanan dasar: Pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penanganan sosial.
Arahan Bupati: Sesuai arahan Bupati Belitung, di luar pelayanan dasar, Bupati meminta agar anggaran diiriskan atau diarahkan untuk penguatan sektor kepariwisataan.
Belitung yang dikenal sebagai daerah wisata unggulan, memang tengah mendorong pemulihan pariwisata pasca perlambatan ekonomi. Anggaran perubahan akan difokuskan untuk mendukung event, promosi, infrastruktur wisata, dan pemberdayaan UMKM pariwisata.
Penundaan pengesahan Perubahan APBD TA 2026 di Belitung tidak menimbulkan masalah berarti. Pemerintah daerah tetap optimis program berjalan sesuai jadwal, dengan fokus pada pelayanan dasar dan penguatan sektor pariwisata.
Dengan jadwal baru 28 September 2026, Pemkab Belitung memiliki waktu sekitar 10 hari untuk kembali melakukan komunikasi intensif dengan DPRD agar paripurna berjalan kuorum dan APBD Perubahan bisa segera dieksekusi pada Oktober mendatang.
