BELITUNG TIMUR | Media Daulat Rakyat – Gelombang penolakan keras terhadap rencana aktivitas tambang laut datang dari Pulau Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur. Warga dan nelayan setempat secara bulat dan tanpa kompromi menyatakan menolak masuknya Kapal Isap Produksi (KIP) di wilayah tangkap mereka.
Penolakan ini mencuat seiring dengan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpotensi membuka zona baru untuk pertambangan laut.
Bagi nelayan Pulau Buku Limau, laut bukan sekadar hamparan air, melainkan sumber kehidupan dan nadi perekonomian. Jika laut rusak, maka hilang sudah sumber rejeki mereka.
Tiga Alasan Nelayan Menolak Keras:
1. Penolakan Bulat Tanpa Kompromi
Seluruh masyarakat nelayan di Pulau Buku Limau sepakat satu suara. Mereka tidak ingin ada aktivitas tambang di wilayah tangkap tradisional mereka. Mereka ingin tetap menjadi nelayan, bukan penonton di laut sendiri.
2. Ekosistem dan Terumbu Karang Terancam Hancur
Nelayan sangat khawatir aktivitas tambang dengan KIP akan merusak ekosistem perairan, mengaduk lumpur, dan menghancurkan terumbu karang. Padahal terumbu karang adalah rumah ikan, tempat ikan bertelur dan mencari makan. Jika karang hancur, ikan pun hilang.
3. Melaut Jadi Lebih Jauh, Biaya BBM Membengkak
Ini poin paling krusial yang dirasakan langsung nelayan kecil.
Saat ini, nelayan Buku Limau cukup melaut dekat, hanya sekitar 2 hingga 3 mil dari pulau, sudah bisa mendapatkan hasil tangkapan yang cukup untuk menghidupi keluarga.
Jika wilayah perairan tercemar dan rusak akibat tambang, ikan akan menjauh. Nelayan terpaksa harus mengarungi lautan lebih jauh hingga belasan bahkan puluhan mil. Konsekuensinya, tenaga terkuras, risiko di laut meningkat, dan yang paling memberatkan adalah biaya operasional yang melambung tinggi, terutama untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini semakin mahal.
“Kami ini nelayan kecil. Kalau harus melaut jauh, solar habis, hasil tidak tentu. Tolong jangan rusak laut kami,” ujar salah seorang nelayan Pulau Buku Limau dengan nada harap.
Melalui penolakan bulat ini, para nelayan berharap suara mereka dari pulau kecil didengar dengan serius oleh para pemangku kebijakan di tingkat Provinsi Babel, DPRD dan Gubernur, agar revisi Perda RZWP3K tidak mengorbankan kelestarian laut dan nasib nelayan kecil demi kepentingan tambang.
Mereka menegaskan, menjaga laut sama dengan menjaga masa depan anak cucu mereka.
