Persoalan infrastruktur, terutama jalan rusak dan penerangan jalan umum (PJU), kembali menjadi isu utama dalam reses anggota DPRD Belitung. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam agenda paripurna DPRD Belitung menunjukkan urgensi perbaikan di berbagai wilayah.
Dalam rapat yang berlangsung Selasa (10/6/2025), Wakil Bupati Belitung, Syamsir, menguraikan nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Sejalan dengan itu, hasil reses yang dilakukan oleh 25 anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing menguatkan tuntutan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua I DPRD Belitung, Hilman, menegaskan bahwa meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan, eksekutif diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan prioritas.
“Kami memahami bahwa tidak semua bisa diwujudkan karena pertimbangan skala prioritas. Namun, aspirasi ini bukan mengada-ada—ini langsung dari masyarakat,” tegasnya.
Salah satu wilayah yang paling banyak mendapat sorotan adalah Kecamatan Membalong, yang menghadapi kondisi jalan rusak cukup parah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Syamsir menyatakan bahwa setiap usulan, baik itu pembangunan jalan, rumah layak huni, maupun bantuan lainnya, harus melalui verifikasi ketat menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
“Ke depan, kita akan memverifikasi semua usulan, memastikan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Yang masuk dalam pokok pikiran akan ditindaklanjuti, sementara yang tidak terlaksana tetap bisa dipantau,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar proses verifikasi diperluas hingga ke tingkat desa dan kelurahan guna memastikan keakuratan data.
“Koordinasi dengan OPD dan pemerintah daerah harus diperkuat. Kita harus cek langsung ke lapangan agar tidak ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program,” tambahnya.
Syamsir menegaskan bahwa program pembangunan harus sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan prioritas diberikan kepada usulan yang benar-benar mendesak.
“Membalong memang jadi perhatian utama, tapi kita harus berbagi secara adil. Semua kecamatan membutuhkan perbaikan infrastruktur sesuai skala prioritas,” tutupnya.
