Oleh: Akhlanudin*)
Tepat tiga bulan pasca pelantikan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terguncang oleh konflik terbuka antara Gubernur Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Hellyana. Bukannya bersinergi, hubungan keduanya justru berubah menjadi tarik ulur kewenangan dan komunikasi publik yang saling membatalkan.
Tim investigasi menemukan bahwa ketegangan ini tidak sekadar bersifat personal—ia mencerminkan persoalan sistemik dalam relasi antara kepala dan wakil kepala daerah.
Berikut rangkaian temuan yang menguatkan dugaan konflik struktural:
- Surat Edaran No. 019/2025: Menetapkan pembatasan aktivitas dinas Wakil Gubernur tanpa landasan evaluasi kinerja yang transparan. Beberapa OPD melaporkan bahwa surat tersebut memicu kebingungan administratif dan kekhawatiran akan pelanggaran etika birokrasi.
- Tak Berfungsinya Koordinasi Harian: Data absensi dan notulen rapat menunjukkan bahwa sejak Mei 2025, Wakil Gubernur tidak dilibatkan dalam perencanaan strategis daerah.
- Manipulasi Informasi Publik: Dokumentasi kegiatan Hellyana yang semula dipublikasikan melalui website resmi pemprov telah ditakedown tanpa klarifikasi. Tim digital pemprov enggan memberi keterangan saat dihubungi.
- Isu Efisiensi Biaya Perjalanan: Gubernur menyebut perjalanan dinas Hellyana ke kecamatan-kecamatan “tidak produktif”, padahal dokumen audit internal menunjukkan bahwa kunjungan tersebut menghasilkan 38 rekomendasi kebijakan dan 12 kemitraan sektor swasta.
Motif di Balik Konflik
Berdasarkan wawancara dengan staf ahli, OPD, dan pihak DPRD, muncul beberapa hipotesis motif:
| Motif | Indikasi |
|---|---|
| Persaingan Agenda Politik 2029 | Keduanya disebut-sebut membidik kursi gubernur berikutnya. |
| Kontrol Media dan Narasi Publik | Gubernur diduga mengarahkan pemberitaan yang lebih pro-kebijakan gubernur. |
| Perbedaan Gaya Kepemimpinan | Hellyana lebih populis dan partisipatif, sementara Hidayat cenderung teknokratis dan tertutup. |
Ketegangan ini tidak hanya berimbas pada internal pemerintahan, tapi juga masyarakat dan investor:
- Lambannya Eksekusi Program 100 Hari: Hanya 29% target tercapai hingga pertengahan Juli.
- Penurunan Indeks Kepercayaan Publik: Survei LSI menunjukkan 58% responden merasa “tidak yakin” pemprov mampu menjaga stabilitas.
- Potensi Fragmentasi Wilayah: Di media lokal, wacana pemisahan administratif mulai dibahas, terutama oleh tokoh masyarakat Belitung yang merasa dianaktirikan.
Babel Butuh Pemimpin yang Bersatu
Kepulauan Bangka Belitung lahir dari perjuangan kolektif masyarakat yang mendambakan otonomi dan kemajuan. Konflik elit hari ini justru mengancam semangat persatuan itu.
Jika tak segera diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan evaluasi kinerja yang transparan, bukan tidak mungkin krisis ini berkembang menjadi stagnasi pemerintahan atau bahkan pemisahan wilayah.
- Penulis adalah Pimpinan umum Media Daulat Rakyat
- Wakil Ketua Umum DPP APPTIMA
- Tinggal di Jakarta
