Jakarta, 4 Agustus 2025 Sebanyak 160 guru Sekolah Rakyat dilaporkan mengundurkan diri secara massal hanya beberapa minggu setelah program pendidikan berasrama gratis ini resmi diluncurkan oleh pemerintah.
Pengunduran diri ini memicu sorotan publik terhadap sistem penempatan guru dan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program pendidikan untuk keluarga miskin ekstrem.
Menurut data Kementerian Sosial, sebagian besar guru yang mundur menyampaikan alasan penempatan yang terlalu jauh dari domisili. Penempatan dilakukan secara administratif oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), tanpa konsultasi langsung dengan para guru.
“Penempatan dilakukan oleh BKN, dan banyak guru merasa tidak siap karena lokasi yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers, 26 Juli 2025.
Beberapa guru juga menyebut alasan pribadi, namun tidak merinci lebih lanjut. Pemerintah menyatakan bahwa pengunduran diri ini tidak akan mengganggu operasional Sekolah Rakyat.
Pemerintah telah menyiapkan pengganti dari guru cadangan yang sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Stok guru masih cukup. Kami sudah siapkan pengganti dari jalur PPG,” kata Muhaimin.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut bahwa laporan pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, dan proses penggantian sedang berlangsung.
Kritik terhadap Sistem Penempatan
Pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho menyebut sistem penempatan guru terlalu sentralistik dan tidak mempertimbangkan realitas sosial-geografis.
“Penempatan guru seharusnya melibatkan pemerintah daerah dan mempertimbangkan kondisi sosial lokal. Tanpa itu, rasa kepemilikan terhadap program akan rendah,” ujar Yanuar.
Organisasi JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) juga mendorong agar proses penempatan guru dilakukan secara partisipatif, melibatkan guru dan komunitas lokal.
Program Sekolah Rakyat diluncurkan pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Sekolah ini berasrama, gratis, dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin di berbagai daerah.
Meski mendapat apresiasi atas tujuannya, pengunduran diri massal guru menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan, terutama dalam hal penempatan dan dukungan bagi tenaga pengajar.
