Subsidi Energi Capai Puluhan Triliun, DPR Minta Evaluasi dan Ketepatan Sasaran
Jakarta, 1 Oktober 2025 — Pemerintah kembali menegaskan besarnya beban subsidi yang ditanggung negara demi menjaga daya beli masyarakat. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan harga keekonomian sejumlah komoditas energi dan non-energi yang selama ini dikonsumsi masyarakat dengan harga jauh di bawah nilai pasar.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi maupun non-energi,” ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Selasa (30/9).
Purbaya menyebut, harga asli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite seharusnya Rp 11.700 per liter. Namun, pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp 1.700 per liter, sehingga masyarakat hanya membayar Rp 10.000.
Untuk elpiji 3 kilogram, harga keekonomiannya mencapai Rp 42.750 per tabung. Subsidi pemerintah sebesar Rp 30.000 membuat harga jual ke masyarakat menjadi Rp 12.750 per tabung.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi subsidi energi dalam APBN 2025 mencapai lebih dari Rp 300 triliun, mencakup BBM, elpiji, dan listrik. Namun, tantangan utama tetap pada ketepatan sasaran.
Anggota Komisi XI DPR RI, dalam rapat tersebut, meminta pemerintah memperkuat sistem verifikasi agar subsidi tidak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.
“Subsidi harus menyasar masyarakat rentan, bukan pemilik mobil mewah yang masih bisa beli Pertalite,” tegas salah satu anggota DPR.
Subsidi energi dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi, terutama di tengah tekanan global dan pelemahan nilai tukar. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan perlunya reformasi bertahap agar subsidi tidak membebani fiskal secara jangka panjang.
Di sisi lain, subsidi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki akses energi alternatif.
