Intisari Berita
- DPRD Belitung mengesahkan Raperda APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah.
- Tujuh fraksi (PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKB, BOS, PAS) menyetujui pengesahan dengan catatan strategis.
- Struktur APBD 2026 ketat akibat pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp64 miliar.
- DPRD menekankan program prioritas tetap dijalankan, khususnya kesehatan, pendidikan, dan pengentasan stunting.
- Pemerintah daerah bersama DPRD akan mengoptimalkan PAD untuk menutup kekurangan anggaran.
Tanjungpandan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2026 menjadi peraturan daerah.
Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, menyampaikan bahwa seluruh tujuh fraksi di DPRD telah memberikan kata akhir dan menyetujui pengesahan raperda tersebut. Fraksi-fraksi yang dimaksud meliputi PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKB, BOS, dan PAS.
“Masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan kata akhir sekaligus memberikan catatan strategis terhadap rancangan APBD 2026,” ujar Vina, Senin (24/11).
Ia menambahkan, struktur APBD 2026 cukup ketat karena adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp64 miliar.
DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Belitung untuk tetap memprioritaskan program pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan stunting, agar tidak terdampak pengurangan anggaran.
Selain itu, DPRD bersama pemerintah daerah akan berupaya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk memaksimalkan target PAD 2026 sehingga dapat menutupi kekurangan dana transfer dari pusat,” jelas Vina.
