Intisari Berita
- Wakil Bupati Belitung Syamsir bersama Dinas PUPR dan perangkat desa meninjau kondisi jalan dan saluran air di Jalan Bidis, Desa Dukong.
- Peninjauan dilakukan karena warga sering terdampak genangan air dan banjir akibat saluran yang belum berfungsi optimal.
- Jalan lingkungan dihuni sekitar 140 KK, dan jika saluran dibangun, lebar jalan tersisa sekitar 2 meter sehingga perlu perencanaan matang.
- Pemerintah menekankan pentingnya status lahan yang jelas serta dukungan masyarakat melalui RT/RW sebelum pembangunan.
Tanjungpandan, Belitung– Wakil Bupati Belitung, Syamsir, S.I.Kom, bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Desa Dukong, serta perangkat desa melakukan peninjauan kondisi jalan dan sistem pengairan di Jalan Bidis RT.10/RW.03, Dusun Dukong, Desa Dukong.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan genangan air dan banjir akibat belum optimalnya fungsi saluran air.
Warga mengeluhkan bahwa setiap musim hujan, air kerap meluap ke badan jalan dan pekarangan rumah, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
Kondisi Jalan dan Tantangan Teknis
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Syamsir meninjau langsung kondisi jalan lingkungan yang dihuni sekitar 140 Kepala Keluarga (KK).
Dia menekankan bahwa pembangunan saluran pengairan harus direncanakan dengan cermat, sebab jika saluran dibangun di sisi jalan, lebar efektif jalan diperkirakan hanya tersisa sekitar 2 meter. Hal ini menuntut solusi teknis yang mampu menjaga keseimbangan antara fungsi jalan dan saluran air.
“Perencanaan harus matang agar masyarakat tetap memiliki akses jalan yang layak, sekaligus terbebas dari banjir. Jangan sampai salah satu fungsi dikorbankan,” ujar Syamsir.
Aspek Pengelolaan Aset dan Dukungan Warga
Syamsir juga menegaskan bahwa penanganan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pengelolaan aset daerah. Status lahan dan aset yang akan dimanfaatkan harus dipastikan clear and clean, serta dikoordinasikan secara berjenjang hingga ke Kepala Dusun. Pemerintah daerah akan mengutamakan persetujuan dan dukungan masyarakat melalui RT dan RW setempat, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan sosial.
“Partisipasi warga menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan penuh dari masyarakat agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat,” tambahnya.
Skema Penanganan Bertahap
Rencana penanganan ke depan akan dilakukan secara bertahap dengan skema:
- Pembangunan dan perbaikan saluran pengairan/talut melalui anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi.
- Peningkatan kualitas Jalan Bidis diusulkan melalui Dinas PUPR agar akses warga lebih nyaman dan aman.
Dengan skema ini, pemerintah berharap masalah banjir dapat segera teratasi, sementara kualitas jalan meningkat secara berkelanjutan sesuai kemampuan anggaran daerah.
Harapan Pemerintah Daerah
Wabup Syamsir berharap sinergi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi penanganan jalan dan saluran air di Jalan Bidis. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup warga.
“Lingkungan permukiman yang aman, nyaman, dan layak huni adalah hak masyarakat. Pemerintah akan berupaya mewujudkannya secara bertahap sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran,” tutupnya.
