Intisari Berita
- Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, menekankan agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Belitung 2027 disusun secara holistik dan terintegrasi, bukan sekadar formalitas. Ia menegaskan RKPD harus mampu menjawab tantangan daerah, terutama percepatan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif: 1,8 persen (Triwulan I), 3,4 persen (Triwulan II), dan 4,5 persen (Triwulan III) tahun 2025.
- Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya komitmen OPD dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolok ukur kinerja pemerintah. Ia juga menginstruksikan agar program RKPD dan RPJMD sinkron dengan kebijakan provinsi maupun pusat, serta berbasis pada data yang akurat agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Belitung (–Bupati Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Belitung tahun 2027 harus disusun secara holistik dan terintegrasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban formalitas.
Hal itu disampaikan saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Belitung 2027 di Tanjungpandan, Senin. Menurutnya, dokumen perencanaan tersebut harus mampu menjawab tantangan utama daerah, terutama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
Data evaluasi menunjukkan tren positif: pertumbuhan ekonomi Belitung meningkat dari 1,8 persen pada Triwulan I, menjadi 3,4 persen di Triwulan II, dan mencapai 4,5 persen pada Triwulan III tahun 2025. “Pertumbuhan ekonomi ini adalah hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Djoni.
Selain itu, ia menekankan pentingnya komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis daerah dan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah.
Bupati juga menginstruksikan agar seluruh program dalam RKPD dan RPJMD selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat. “Data adalah kompas. Jika datanya salah, maka langkah yang diambil juga pasti salah. Saya minta data terus diperbarui dan dipelihara. Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri atau hanya didasarkan pada kepentingan, bukan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
