Jakarta 15 Juni 2026- Polisi kembali melarang aksi demonstrasi mahasiswa digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Massa diarahkan menggunakan lokasi yang telah difasilitasi, salah satunya di depan Gedung DPR/MPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, larangan tersebut diberlakukan karena kepadatan lalu lintas di Bundaran HI berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan dampak lanjutan terhadap berbagai sektor.
“Polda Metro Jaya juga sudah mengomunikasikan dengan perwakilan anggota dewan yang ada di DPR/MPR untuk menerima aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini sudah difasilitasi dan sudah disampaikan, dikomunikasikan,” ujar Budi.
Selain faktor lalu lintas, pada hari yang sama Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier beserta istri. Rombongan tamu negara melintasi sejumlah jalan arteri di Jakarta sehingga pengamanan dan rekayasa lalu lintas menjadi prioritas.
Respons Mahasiswa
Sejumlah kelompok mahasiswa menilai larangan tersebut sebagai bentuk pembatasan ruang demokrasi. Mereka berpendapat Bundaran HI memiliki simbol kuat sebagai titik aspirasi publik, sehingga pemindahan lokasi dianggap mengurangi visibilitas aksi.
Ketua BEM Universitas Indonesia, Andi Pratama, menyatakan pihaknya kecewa dengan keputusan aparat.
“Bundaran HI adalah ruang publik yang menjadi simbol suara rakyat. Kami tidak ingin aspirasi mahasiswa hanya dipindahkan ke lokasi yang lebih tertutup. Namun, demi menjaga ketertiban, kami tetap akan hadir di DPR/MPR untuk menyampaikan tuntutan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa Jakarta, Siti Rahma, menegaskan bahwa substansi tuntutan tetap akan dikedepankan.
“Kami tidak mempermasalahkan lokasi, yang penting suara mahasiswa didengar. Kami menolak kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat dan akan terus bersuara di manapun kami berada,” katanya.
Latar Belakang Aksi
Aksi mahasiswa kali ini merupakan lanjutan dari gelombang demonstrasi yang sebelumnya digelar di Bundaran HI pada 12 Juni 2026. Saat itu, massa mengangkat isu krisis ekonomi dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penolakan lokasi di Bundaran HI memperlihatkan adanya tarik menarik antara kepentingan lalu lintas, keamanan, dan kebebasan berekspresi.
Situasi Jakarta
Dengan adanya kunjungan kenegaraan dan potensi demonstrasi, aparat kepolisian melakukan pengamanan berlapis di sejumlah titik. Rekayasa lalu lintas diberlakukan di kawasan Sudirman–Thamrin, sementara jalur menuju DPR/MPR dijaga ketat untuk mengantisipasi lonjakan massa.
