MEDIA DAULAT RAKYAT PANGKALPINANG — Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat mengatasi polemik antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pangkalpinang.
Dalam operasi penertiban yang digelar pada Rabu, 15 Juli 2026, aparat kepolisian berhasil mengamankan lima unit mobil yang kedapatan menggunakan tangki modifikasi untuk menampung BBM bersubsidi secara ilegal.
Tangki Modifikasi Dibongkar, Barcode Ganda Diblokir
Operasi penertiban ini menyasar beberapa SPBU di wilayah Pangkalpinang yang kerap menjadi titik kemacetan akibat antrean kendaraan. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan lima mobil dengan tangki yang telah diubah suai sehingga tidak sesuai dengan ketentuan niaga BBM yang berlaku.
Langkah tegas langsung diambil oleh Polda Babel terhadap para pelanggar tersebut:
- Penyitaan & Sanksi: Kendaraan-kendaraan tersebut langsung diamankan, dan para pengemudi diminta untuk membuat surat pernyataan resmi.
- Pembongkaran: Pemilik kendaraan diwajibkan untuk membongkar kembali tangki modifikasi tersebut ke bentuk standar.
- Sanksi Barcode: Polda Babel mengusulkan pemblokiran terhadap barcode subsidi ganda yang digunakan oleh para pelaku.
- Peningkatan Pengawasan: Polda Babel berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Bangka Belitung guna memastikan penyaluran yang tepat sasaran.
Jeritan Pengendara dan Respons Pertamina
Antrean panjang di hampir seluruh SPBU di Pangkalpinang sebenarnya telah terjadi sejak awal Juli 2026. Sejumlah pengendara mengeluhkan stok Pertalite dan Solar yang kerap ludes dalam waktu singkat, memaksa mereka mengantre hingga lebih dari satu jam hanya untuk mendapatkan BBM.
Menanggapi situasi ini, pihak Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM di wilayah Bangka Belitung sebenarnya dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun, isu kelangkaan yang berembus liar di media sosial memicu panic buying dan lonjakan permintaan yang luar biasa.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina telah mengambil beberapa langkah strategis:
- Penambahan Cadangan: Menambah pasokan cadangan BBM hingga 11% dari rata-rata konsumsi harian normal.
- Sanksi Tegas SPBU: Memblokir ratusan barcode subsidi yang terbukti menyalahgunakan aturan (seperti menggunakan nomor polisi palsu atau barcode ganda), serta memberikan sanksi penghentian pasokan sementara kepada SPBU yang nakal.
- Sinergi Aparat: Terus berkoordinasi erat dengan Polda Babel untuk menertibkan antrean di lapangan dan mencegah praktik penimbunan.
DPRD Babel Berang, Siap Panggil Pertamina
Kondisi yang menyulitkan masyarakat ini memantik respons keras dari parlemen daerah. Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyatakan keprihatinan mendalam atas terganggunya aktivitas ekonomi warga akibat masalah ini. Menurutnya, masyarakat sangat dirugikan oleh antrean panjang yang tak kunjung usai.
”Kami tidak bisa tinggal diam melihat masyarakat harus membuang waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. DPRD Babel akan segera memanggil pihak Pertamina untuk meminta penjelasan konkret serta solusi nyata agar distribusi BBM di Bangka Belitung kembali lancar,” tegas Didit.
Catatan Redaksi: Menambal Celah Distribusi
Sengkarut BBM di Bangka Belitung saat ini merupakan akumulasi dari tiga masalah utama: lonjakan konsumsi akibat kepanikan (panic buying), penyalahgunaan sistem barcode subsidi, dan maraknya praktik curang seperti penggunaan tangki modifikasi.
Jika tidak ditangani lewat pengawasan ketat di area SPBU, ketegasan pemblokiran sistem digital, dan edukasi publik yang konsisten, penyalahgunaan subsidi negara ini tidak hanya akan terus memicu kemacetan panjang, tetapi juga memperlebar potensi kerugian negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.
