MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Roy Suryo, secara emosional menunjukkan ijazah doktor asli dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) guna membantah tuduhan publik yang menyebut gelarnya palsu. Langkah tersebut dilakukan Roy dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebagai bagian dari pembelaannya.
“Hari-hari ini saya difitnah luar biasa, saya difitnah dengan sangat kejam, Roy Suryo doktornya palsu. Itu benar-benar fitnah yang luar biasa,” ujar Roy Suryo sambil memperlihatkan dokumen tersebut kepada awak media.
Kronologi Akademik dan Pembuktian Fisik
Roy menegaskan bahwa seluruh proses akademik untuk meraih gelar doktor telah ia tempuh sesuai prosedur yang berlaku. Ia memulai studi doktoralnya di UNJ pada tahun 2016, sempat mengalami penundaan, lalu melanjutkannya kembali pada tahun 2020 hingga dinyatakan lulus dan mengikuti prosesi wisuda di Sentul International Convention Center pada Maret 2024.
Untuk memperkuat klaimnya, Roy tidak hanya membawa ijazah doktor dari UNJ, tetapi juga menyertakan ijazah S1 dan S2 asli miliknya yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Inilah ijazah asli, yang saya dapatkan dari UNJ sah, di sini ada embos-nya, ada juga watermark-nya. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak 2024 yang lalu,” tegasnya.
Konfirmasi Pihak Kampus dan Konteks Hukum
Pihak UNJ melalui Wakil Rektor, Ari Saptono, memberikan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa ijazah doktor atas nama Roy Suryo adalah sah dan tidak bermasalah. Menurut pihak universitas, Roy telah menyelesaikan seluruh tahapan wajib, mulai dari seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, ujian terbuka, hingga yudisium secara resmi.
“Secara clear resmi dari UNJ menyatakan ijazah saya doktor adalah sah dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan,” tambah Roy.
Aksi pembuktian ijazah ini dilakukan di tengah status hukum Roy Suryo yang saat ini menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus tersebut berkaitan dengan tuduhan yang dilayangkannya mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.
