Media Daulat Rakyat Pangkalpinang, 26 Agustus 2026 – Pengadilan Negeri Pangkalpinang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung.
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menguji keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi pokok perkara.
Fakta di Persidangan
- Agenda sidang: Pemeriksaan saksi ahli dari Kemendikbudristek terkait legalitas ijazah terdakwa.
- Dakwaan JPU: Ijazah yang digunakan saat pencalonan jabatan politik diduga tidak sah secara administrasi dan hukum.
- Keterangan ahli: JPU mengutip pernyataan saksi ahli, “Ijazah yang digunakan terdakwa tidak tercatat dalam database resmi Kemendikbudristek.”
- Pembelaan terdakwa: Kuasa hukum membantah tuduhan tersebut. Pihak terdakwa menyatakan ijazah yang dipakai sah dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
Proses Hukum Masih Berlanjut
Majelis hakim menyatakan pemeriksaan belum selesai. Sidang selanjutnya masih akan menghadirkan saksi-saksi lain sebelum memasuki tahap tuntutan dari JPU.
Hingga saat ini belum ada putusan final dari pengadilan terkait kasus ini.
Sorotan Publik
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dua hal penting: integritas pejabat daerah dan kredibilitas sistem pendidikan nasional.
Penggunaan dokumen pendidikan sebagai syarat pencalonan kepala daerah merupakan syarat mutlak sesuai UU Pilkada. Jika terbukti tidak sah, konsekuensi hukum dan politiknya bisa meluas.
Media Daulat Rakyat mencatat, persidangan masih berjalan dan semua pihak menunggu hasil uji bukti di pengadilan.
