MEDIA DAULAT RAKYAT TANJUNGPANDAN, 21 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Belitung resmi mengajukan permohonan penambahan kuota Pertalite kepada BPH Migas. Surat bertajuk “Permohonan Penambahan Kuota Pertalite Kabupaten Belitung” dengan status PENTING itu ditandatangani langsung oleh Bupati Belitung H. Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos.
Namun dalam pernyataan terbarunya, Bupati Djoni menegaskan bahwa persoalan BBM di Belitung tidak hanya soal angka kuota. Ada dua penyakit kronis yang harus disembuhkan bersamaan: kuota yang tidak sesuai data, dan distribusi yang sering terlambat.
PERSOALAN PERTAMA: KUOTA YANG TAK SESUAI JUMLAH KENDARAAN
Dalam surat resmi tersebut, Pemkab Belitung memaparkan data yang selama ini menjadi akar antrean yang tak pernah usai.
Jumlah kendaraan bermotor di Belitung per September 2026 mencapai 178.823 unit, terdiri dari 159.383 sepeda motor dan 19.440 mobil penumpang. Angka ini terus bertambah 7-10% setiap tahun seiring pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
Sementara itu, konsumsi harian yang tercatat hanya ±150 KL per hari. Ini adalah angka konsumsi yang dipaksakan karena keterbatasan pasokan, bukan kebutuhan riil.
Jika dihitung secara rasional, kebutuhan riil Belitung adalah 350 KL per hari atau 127.750 KL per tahun. Dengan tambahan sementara Pertamina menjadi 324 KL pun, antrean masih terjadi.
“Kami tidak ingin lagi mengelola energi dengan cara menebak-nebak. Antrean panjang di SPBU Jalan Sriwijaya, Buluh Tumbang, Sijuk, itu bukan karena masyarakat panik, tapi karena memang pasokannya tidak cukup untuk 178 ribu kendaraan,” ujar Djoni.
Tujuan penambahan kuota ini ditegaskan untuk tiga hal vital: menjamin kebutuhan harian masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi lokal, dan menopang sektor pariwisata super prioritas yang menjadi andalan Belitung.
Surat ini juga ditembuskan kepada Menteri ESDM, Gubernur Babel, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Kepala Dinas ESDM Babel agar ada sinkronisasi kebijakan.
PERSOALAN KEDUA: DISTRIBUSI YANG SERING TERLAMBAT – INI YANG BARU DIBONGKAR BUPATI
Selain soal kuota, Bupati Djoni membongkar persoalan kedua yang selama ini luput dari sorotan publik dan menjadi penyebab antrean semakin krodit.
“Selain persoalan kuota, kita juga menghadapi persoalan kelancaran distribusi. Beberapa kali pasokan Pertalite maupun BBM lainnya datang terlambat karena kendala pengiriman dan distribusi. Akibatnya, meskipun secara perhitungan kuota tersedia, BBM tidak selalu tiba tepat waktu di SPBU ketika masyarakat membutuhkannya.”
Pernyataan ini menjelaskan fenomena yang sering dikeluhkan masyarakat: di sistem Pertamina kuota tercatat masih ada, tapi di lapangan SPBU sudah kering.
Mengapa bisa terlambat?
- Faktor Cuaca dan Gelombang: Pasokan BBM ke Belitung bergantung pada kapal tanker dari Palembang. Ketika gelombang tinggi di Selat Bangka, kapal tertahan 1-2 hari. Inilah yang menyebabkan stok di tangki TBBM menipis.
- Jarak Distribusi Darat: Dari TBBM ke SPBU di ujung seperti Sijuk atau Membalong membutuhkan waktu. Ketika satu kapal terlambat, efek dominonya ke semua SPBU.
- Stok Pengaman Tipis: Saat ini stok pengaman Pertalite hanya untuk 5 hari dan Pertamax 3 hari. Ketika keterlambatan 2 hari saja terjadi, maka antrean langsung mengular karena SPBU harus mengatur buka tutup.
“Ini yang membuat masyarakat bingung. Kadang mereka lihat berita stok aman 5 hari, tapi pas datang ke SPBU, tutup karena sedang menunggu bongkar muat. Ini soal timing distribusi,” tambah Djoni.
Oleh karena itu, dalam surat ke BPH Migas, Pemkab tidak hanya meminta tambahan kuota, tapi juga meminta jaminan kelancaran distribusi dengan menambah frekuensi kapal dari 3-4 hari sekali menjadi 2 hari sekali, serta menambah buffer stok di TBBM Belitung menjadi minimal untuk 7-10 hari, bukan 5 hari.
PESAN INTEGRITAS: UJIAN KARAKTER DI SAAT LANGKA
Bupati Djoni menekankan bahwa dua persoalan teknis di atas tidak akan selesai tanpa persoalan moral: integritas.
Ia menyoroti praktik pengisian berulang, QR Code palsu, dan pelangsiran oleh oknum yang menjual kembali BBM subsidi dengan harga dua kali lipat. Data Pertamina mencatat 1.274 kendaraan di Babel diblokir karena hal ini.
Bupati menyampaikan dua pesan keras:
“Pertalite bersubsidi adalah amanah untuk rakyat yang membutuhkan, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan. Masalah ini bukan hanya soal kuota, tetapi soal integritas kita bersama.”
“Kita diuji tentang integritas, ketika persediaan terbatas: apakah kita memilih mengambil sebanyak-banyaknya, atau cukup mengambil sesuai kebutuhan agar orang lain juga mendapatkan haknya.”
Menurutnya, sistem ganjil-genap (tanggal ganjil untuk motor, genap untuk mobil) yang diuji coba mulai 21 September, dan pendataan pengerip yang dilakukan Wabup Syamsir, adalah upaya membangun kedisiplinan dan integritas kolektif.
“Kalau ada di kios pengecer, belilah di kios. Jangan semua menumpuk di SPBU. Kalau kita disiplin, 150 KL pun bisa kita atur. Tapi jika serakah, 350 KL pun akan tetap kurang karena akan ada yang menimbun,” tegasnya.
SOLUSI HOLISTIK: DATA, DISTRIBUSI, DAN DISIPLIN
Untuk mengakhiri lingkaran antrean berulang, Bupati Djoni memerintahkan peta jalan holistik:
1. Perbaiki Data: Menggandeng perguruan tinggi untuk mendata kebutuhan riil BBM secara terpisah untuk 4 sektor: (a) Konsumsi masyarakat umum kendaraan bermotor, (b) BBM industri/perkebunan, (c) BBM nelayan, dan (d) BBM pertambangan. Data ini akan diajukan ke BPH Migas agar ada kuota terpisah dan subsidi tidak bocor ke sektor yang seharusnya non-subsidi.
2. Perbaiki Distribusi: Meminta Pertamina Patra Niaga menambah frekuensi pengiriman dan memperbesar tangki timbun di Belitung, serta memperbaiki jadwal bongkar muat agar tidak terjadi kekosongan di jam-jam sibuk. Evaluasi juga dilakukan agar SPBU buka mulai jam 06.00 WIB dan tetap buka di hari Minggu.
3. Perbaiki Disiplin: Melanjutkan sistem ganjil-genap selama 3 hari uji coba, mendata seluruh pengerip di tiap SPBU agar mereka bisa menyalurkan ke kios dengan mekanisme jelas (karena Belitung belum punya SPBU 24 jam, kios sangat vital), dan penindakan tegas terhadap QR Code tidak sesuai.
Pengajuan kuota 127.750 KL per tahun ini bukan akhir, tapi awal. Bupati Djoni ingin mengubah paradigma dari sekadar mengatur antrean menjadi mengatur hulu: data kebutuhan dan kelancaran distribusi.
“Percuma kuota kita tambah jadi 350 KL per hari kalau kapalnya datang terlambat 3 hari. Masyarakat tetap akan antre. Sebaliknya, percuma distribusi lancar kalau kuotanya hanya 150 KL untuk 178 ribu kendaraan. Keduanya harus jalan bersamaan, ditopang dengan integritas kita semua,” tutup Djoni.
Kini, masyarakat Belitung menunggu jawaban dari BPH Migas di Jakarta. Apakah angka 350 KL per hari dan jaminan distribusi yang lebih lancar itu akan dikabulkan, sehingga cerita tentang antrean Pertalite sejak subuh di Belitung benar-benar bisa menjadi masa lalu.
