Pangkalpinang | Media Daulat Rakyat – Persidangan perkara dugaan penggunaan ijazah palsu dengan terdakwa Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nonaktif Hellyana kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin (2/11/2026).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kevin Marbun. Kehadiran ahli ini menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara.
Di hadapan majelis hakim, Kevin menegaskan bahwa penerbitan ijazah tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran yang harus dijalani mahasiswa. Standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia mewajibkan setiap mahasiswa mengikuti tahapan perkuliahan sesuai regulasi sebelum berhak mendapatkan gelar akademik.
Keterangan tersebut menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan dugaan ijazah Sarjana Hukum (SH) milik Hellyana yang diterbitkan Universitas Azzahra Jakarta Timur pada 2012. Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Hellyana tercatat baru masuk sebagai mahasiswa pada 2013 dan mengundurkan diri pada 2014, sementara kampus tersebut diketahui telah tutup.
Perkara ini terdaftar di PN Pangkalpinang dengan Nomor 217/PID.B/2026/PN Pgp. Kasus bermula dari laporan mahasiswa Universitas Bangka Belitung Ahmad Sidik ke Bareskrim Polri pada Juli 2025.
Sebelumnya, Hellyana sempat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal penggunaan ijazah palsu, namun permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK pada 29 September 2026.
Hellyana sendiri telah diberhentikan sementara dari jabatan Wakil Gubernur Babel melalui Keppres Nomor 102/P Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026. Selama masa pemberhentian, tugas dan wewenang Wagub dialihkan kepada Gubernur Hidayat Arsani.
Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli lainnya.
