Tanjungpandan, Belitung — Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menegaskan komitmennya dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan birokrasi daerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Wakil Bupati Belitung, Syamsir, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjungpandan, Kamis.
“Kami tidak ingin semangat antikorupsi hanya berhenti sebagai slogan. Harus ada implementasi nyata di setiap lini pemerintahan,” tegas Syamsir.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun sistem pengawasan yang efektif serta memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
“Kami berharap kehadiran KPK lebih intens di daerah, agar menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen ASN terhadap nilai-nilai antikorupsi,” tambahnya.
Syamsir juga menyoroti maraknya pemberitaan kasus korupsi di berbagai media sebagai cerminan bahwa ancaman korupsi masih nyata dan harus dihadapi dengan kesadaran kolektif.
Menurutnya, salah satu fondasi utama dalam mencegah korupsi adalah menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Ia mengajak seluruh ASN untuk menjadikan nilai kebangsaan sebagai benteng moral dalam menjalankan tugas.
“Kalau kita benar-benar mencintai negeri ini, maka kita akan menolak godaan korupsi. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal hati dan tanggung jawab,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Syamsir menyerukan agar seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan di Belitung bersatu dalam menjaga integritas daerah.
“Pemberantasan korupsi bukan tugas satu pihak. Ini tanggung jawab bersama. Mari kita jaga Belitung agar tetap bersih dan bermartabat,” tutupnya
