MEDIA DAULAT RAKYAT PANGKALPINANG — Kapolda Bangka Belitung (Babel), Irjen Pol. Viktor T. Sihombing, menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk bergerak cepat melakukan razia, pengawasan ketat, hingga penyitaan barang bukti terhadap siapa saja yang kedapatan melakukan penimbunan atau pelanggaran distribusi.
Langkah tegas ini menyusul terjadinya fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Belitung dan Belitung Timur pada Selasa (14/7/2026). Antrean kendaraan roda dua maupun roda empat yang mengular demi mendapatkan Pertalite bahkan dilaporkan meluber hingga ke bahu jalan raya, memicu kepadatan lalu lintas.
Antrean Mengular di Belitung Timur
Pantauan di lapangan menunjukkan situasi yang cukup krusial, salah satunya di SPBU Desa Padang, Manggar, Belitung Timur. Sejak pagi hingga siang hari, kendaraan roda empat tampak mengantre panjang hingga ke luar area SPBU. Sementara itu, antrean kendaraan roda dua juga terpantau padat berdesakan hingga mendekati pintu keluar.
Pihak pengelola SPBU menyebutkan bahwa salah satu pemicu utama terjadinya antrean panjang ini adalah adanya pengurangan kuota harian Pertalite yang mereka terima.
Peringatan Keras Kapolda: Tidak Ada Pengecualian
Menyikapi situasi tersebut, Irjen Pol. Viktor T. Sihombing menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dan siap melakukan penegakan hukum secara menyeluruh di seluruh wilayah Bangka Belitung. Ia juga memberikan peringatan keras bahwa aturan ini berlaku untuk semua pihak, termasuk internal kepolisian.
“Kami tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu. Begitu juga kalau ada anggota Polri yang salah, kita ingatkan, instansi lain juga ingatkan,” tegas Irjen Pol. Viktor T. Sihombing.
Langkah Strategis dan Koordinasi Lintas Sektoral
Selain memerintahkan razia guna mencegah praktik penimbunan, Kapolda Babel juga menyiapkan langkah jangka panjang. Pihak kepolisian dijadwalkan segera menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah serta Pertamina untuk membahas tata kelola dan distribusi BBM agar tepat sasaran.
Melalui pengawasan ketat ini, diharapkan antrean kendaraan di SPBU dapat segera berkurang. Di sisi lain, pemerintah daerah dan Pertamina didorong untuk segera berkoordinasi demi memastikan pasokan BBM bersubsidi kembali berjalan normal dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
