MEDIA DAULAT RAKYAT– Antrean panjang kendaraan hingga berjam-jam kembali terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Bangka Belitung (Babel), termasuk di Pulau Belitung. Menanggapi situasi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa kondisi ini bukan dipicu oleh kelangkaan stok atau pengurangan pasokan, melainkan akibat adanya dugaan manipulasi sistem digital berupa penyalahgunaan QR Code ganda oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Berikut adalah rincian mengenai krisis distribusi BBM yang tengah melanda wilayah Bangka Belitung:
Dampak Nyata di Lapangan
Antrean kendaraan di berbagai SPBU dilaporkan mengular hingga memakan waktu 3 hingga 5 jam. Fenomena ini berdampak langsung pada dua jenis bahan bakar populer, yaitu Pertalite dan Pertamax. Akibatnya, sejumlah sektor masyarakat kecil mulai menjerit.
- Pihak Terdampak: Pelaku UMKM, pengemudi ojek online, nelayan, hingga orang tua siswa kesulitan mendapatkan akses BBM bersubsidi.
- Gangguan Ekonomi: Aktivitas ekonomi warga menjadi terhambat karena waktu produktif habis terkuras di jalan.
- Lonjakan Harga: Memanfaatkan situasi “kelangkaan semu” ini, harga BBM di tingkat eceran luar SPBU melonjak drastis hingga menyentuh Rp20.000 per liter.
Respons Tegas DPRD Babel
Melihat penderitaan warga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel langsung mengambil sikap keras. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa praktik manipulasi yang merugikan hajat hidup orang banyak ini harus segera dihentikan.
”Kondisi seperti ini tentu harus segera dicarikan solusi. Oleh karena itu, kami DPRD meminta Pertamina memperkuat pengawasan distribusi agar masyarakat tidak terus dirugikan,” ujar Didit Srigusjaya.
Penjelasan Pertamina: Stok Aman
DPRD Babel juga menyoroti adanya oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan celah ini demi meraup keuntungan pribadi di atas kesulitan masyarakat luas.
Di sisi lain, Pertamina memastikan bahwa proses produksi dan suplai BBM ke wilayah Bangka Belitung sebenarnya berjalan normal tanpa ada kendala teknis maupun pengurangan kuota.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Babel, Satrio Wibowo Wicaksono, menjelaskan bahwa akar masalahnya murni berada pada aspek hilir atau penyalahgunaan izin pembelian.
”Cadangan di terminal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar tujuh hari ke depan. Jadi antrean ini bukan karena kekurangan stok ataupun pengurangan pasokan,” kata Satrio.
Menurutnya, investigasi awal menunjukkan adanya modus modifikasi QR Code ganda yang digunakan berulang kali untuk menguras BBM bersubsidi di SPBU.
Langkah Hukum dan Pengawasan Ketat
Guna menghentikan praktik kecurangan ini, Pertamina kini resmi meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Babel. Kerja sama ini difokuskan pada pengawasan langsung di lapangan serta penindakan hukum yang tegas di setiap area SPBU. Polisi memastikan akan menindak siapa saja yang kedapatan memanipulasi sistem digital maupun menyalahgunakan BBM subsidi.
Analisis Solusi Kedepan
Penyalahgunaan teknologi QR Code terbukti memicu efek domino, mulai dari harga eceran liar yang mencekik hingga potensi konflik sosial akibat kecemburan distribusi.
- Jangka Pendek: Pengawasan ketat bersama aparat serta penindakan hukum di tempat (on-the-spot) menjadi kunci utama untuk mengembalikan situasi kondusif.
- Jangka Panjang: Pertamina dituntut untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem verifikasi QR Code pada aplikasi mereka agar celah penggandaan data dapat ditutup secara permanen.
