Media Daulat Rakyat Jakarta, 28 Agustus 2026 – Kuota LPG 3 kg bersubsidi tahun 2026 diprediksi jebol. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi mencapai 8,67 juta ton, atau melebihi kuota resmi 670 ribu ton. Akibatnya, beban subsidi negara berpotensi bertambah Rp6–Rp7 triliun.
Fakta Utama
Kuota resmi 2026: 8 juta ton LPG 3 kg bersubsidi
Realisasi hingga Juli 2026: 5,04 juta ton atau 63,06% dari kuota
Proyeksi akhir tahun: 8,67 juta ton → kelebihan 670 ribu ton / 8,4%
Potensi subsidi tambahan: Rp6–Rp7 triliun dari pagu subsidi sekitar Rp80 triliun
Penjelasan Pemerintah
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman:
“Pemerintah menetapkan kuota LPG 3 kg bersubsidi pada 2026 sebesar 8 juta ton. Namun, realisasi penyaluran hingga Juli 2026 telah mencapai 5,04 juta ton.”
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman:
“Potensi kelebihan konsumsi tersebut dapat menambah kebutuhan anggaran subsidi sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.”
Dampak dan Tantangan
Beban APBN: Tambahan subsidi Rp7 triliun berisiko mengganggu alokasi anggaran sektor lain.
Distribusi tidak tepat sasaran: LPG 3 kg masih banyak digunakan usaha skala besar, bukan hanya rumah tangga miskin.
Upaya pengawasan: Pemkab Belitung Timur meluncurkan aplikasi SIGAS BELTIM untuk memantau distribusi LPG 3 kg secara real time. Tujuannya mencegah kelangkaan dan kecurangan di tingkat pangkalan.
Analisis Singkat
Konsumsi berlebih menunjukkan subsidi LPG 3 kg masih belum terkendali.
Solusi jangka pendek: Pengawasan distribusi diperketat, pencabutan izin pangkalan nakal, dan digitalisasi data penerima subsidi.
Solusi jangka panjang: Reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran dengan sistem berbasis data penerima yang terverifikasi.
