MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, 9 September 2026 – Pemerintah menargetkan seluruh Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun otomatis memiliki rekening bank saat penerbitan KTP. Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat inklusi keuangan dan mempermudah penyaluran bantuan sosial.
Dua bank pelaksana yang ditunjuk adalah BRI dan BSI. Setiap rekening baru akan diisi dana awal dari pemerintah sebesar Rp50.000 tanpa potongan biaya administrasi.
Pokok Kebijakan Program Rekening Otomatis
- Rekening otomatis usia 17 tahun
Setiap WNI yang genap 17 tahun akan langsung dibuatkan rekening bank berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersamaan dengan pencetakan KTP elektronik. - Bank pelaksana
Pemerintah menunjuk BRI dan BSI sebagai penyedia rekening massal. Kedua bank akan menyiapkan aplikasi digital untuk proses pembukaan rekening. - Dana awal Rp50 ribu
Setiap rekening akan diisi dana pemerintah sebesar Rp50.000. Dana ini tidak boleh dipotong biaya administrasi dan langsung bisa digunakan. - Integrasi bansos
Rekening ini akan menjadi kanal utama penyaluran bantuan sosial tunai agar distribusi lebih cepat dan tepat sasaran. - QRIS untuk UMKM
Pemilik rekening yang menjalankan usaha mikro kecil akan otomatis mendapat akses sistem pembayaran QRIS tanpa biaya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema program ini:
“Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran.”
Airlangga juga menyebut target cakupan program:
“Targetnya kan kalau keseluruhan itu ada 200 juta penduduk.”
Ia menambahkan soal mekanisme teknis:
“Nanti mekanismenya dibuat tentu dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh BRI maupun BSI dan nanti tentu basisnya dari NIK.”
Tujuan Program
Inklusi keuangan: Memastikan seluruh warga memiliki akses ke layanan perbankan formal, bukan lagi bergantung pada tunai.
Literasi keuangan: Mendorong masyarakat terbiasa dengan transaksi digital sejak usia muda.
Efisiensi bansos: Meminimalisir kebocoran, mempercepat distribusi, dan memudahkan verifikasi penerima bantuan.
Dukungan UMKM: Memberikan fasilitas pembayaran digital tanpa biaya untuk pedagang kecil agar naik kelas.
Catatan & Tantangan
Program ini masih dalam tahap penggodokan bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kemendagri. Beberapa tantangan yang disorot:
- Koordinasi lintas lembaga: Integrasi data Dukcapil, perbankan, dan sistem bansos harus berjalan sinkron.
- Potensi duplikasi rekening: Warga yang sudah memiliki rekening tetap akan dibuatkan rekening baru oleh pemerintah. Skema penggabungan atau penutupan rekening lama masih dibahas.
- Keamanan data NIK: Karena basis pembuatan rekening menggunakan data Dukcapil, perlindungan data pribadi dan pencegahan kebocoran menjadi krusial.
Pemerintah menargetkan uji coba program dimulai tahun ini, dengan peluncuran nasional bertahap sesuai kesiapan data dan infrastruktur digital perbankan.
Dengan kebijakan ini, diharapkan generasi muda sejak usia 17 tahun sudah masuk dalam ekosistem keuangan formal, sementara pemerintah memiliki jalur distribusi bansos yang lebih efisien dan transparan.
