MEDIA DAULAT RAKYAT PANGKALPINANG, 18 September 2026 – Beras bansos di Bangka Belitung kini tidak lagi diantar langsung ke rumah warga miskin. Perubahan sistem distribusi ini dipicu oleh masalah penentuan desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang membuat sejumlah keluarga miskin terhapus dari daftar penerima.
Kebijakan baru ini dikeluhkan banyak warga penerima manfaat yang sebelumnya rutin mendapatkan bantuan pangan di rumah.
Apa Itu Desil dan Mengapa Jadi Masalah?
Desil kesejahteraan adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat ekonomi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan baru pemerintah untuk penyaluran semua jenis bantuan sosial.
Pembagiannya adalah:
- Desil 1-4: Kelompok keluarga dengan kesejahteraan terendah, berhak menerima bansos seperti PKH, BPNT, dan beras bansos.
- Desil 5-10: Dianggap keluarga dengan kesejahteraan menengah hingga sejahtera, sehingga tidak lagi menerima bansos.
Masalah muncul karena banyak warga miskin di Bangka Belitung tiba-tiba masuk kategori desil 5 ke atas, padahal kondisi ekonomi mereka belum membaik. Akibatnya, bantuan yang seharusnya mereka terima otomatis terhenti oleh sistem.
Faktor penyebab salah desil bermacam-macam, mulai dari rumah yang terlihat bagus karena bantuan bedah rumah pemerintah, memiliki motor untuk ojek, hingga kesalahan pendataan di lapangan.
Dampak di Lapangan: Bansos Tidak Lagi Door to Door
Dampak paling terasa bagi warga adalah perubahan mekanisme distribusi.
Jika sebelumnya beras bansos diantar langsung oleh petugas hingga ke rumah warga miskin, kini sistemnya berubah. Warga harus mengambil sendiri beras bantuan di lokasi penyaluran yang telah ditentukan, seperti kantor desa, kelurahan, atau gudang Bulog.
Warga miskin yang salah masuk desil lebih tinggi otomatis kehilangan hak menerima bantuan. Contoh kasus di Babel, banyak warga mengeluhkan beras bansos 10 kg yang sebelumnya rutin datang ke rumah setiap bulan kini terhenti tanpa penjelasan yang jelas, padahal kondisi ekonomi mereka masih sulit.
Hal ini membuat warga harus bolak-balik ke kelurahan untuk mempertanyakan status penerimaannya.
Kutipan Penting dari Pejabat Terkait
Menanggapi polemik desil ini, Ketua Tim PKH Kemensos wilayah Babel, Ichsan Ramadhani, menegaskan bahwa warga masih bisa memperbaiki datanya.
Ichsan Ramadhani mengatakan kalau ditemukan ketidaksesuaian data terkait desil, warga bisa melakukan perubahan melalui kelurahan atau aplikasi Cek Bansos. BPS sudah membuka kanal verifikasi untuk perubahan desil.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menambahkan bahwa bantuan pangan ini tetap menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.
Ia berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima, sekaligus memberikan rasa aman bahwa pemerintah hadir memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.
Solusi dan Mekanisme Sanggah Data DTSEN
Bagi warga yang merasa tidak mampu namun masuk desil tinggi, pemerintah membuka mekanisme usul-sanggah. Caranya:
- Aplikasi Cek Bansos Kemensos: Warga bisa mengajukan sanggahan mandiri melalui fitur Usul-Sanggah di aplikasi Cek Bansos.
- Pemerintah desa/kelurahan: Melapor ke operator desa atau kelurahan untuk dilakukan musyawarah desa dan penginputan ulang.
- Formulir verifikasi BPS: Mengisi formulir verifikasi yang disediakan petugas BPS di lapangan.
Warga dapat menyanggah data sendiri atau mengusulkan tetangga yang dianggap layak menerima bantuan namun belum terdaftar. Proses verifikasi akan dilakukan oleh petugas sosial dan BPS sebelum perubahan desil disetujui di sistem DTSEN.
Risiko dan Kritik: Exclusion Error
Sistem desil dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Indikator yang digunakan kadang rancu. Rumah bagus hasil renovasi program pemerintah, misalnya, bisa membuat warga miskin dianggap sejahtera dan naik ke desil 5.
Ekonom dari Celios, Nailul Huda, mengingatkan adanya risiko besar dalam sistem ini yang disebut exclusion error.
Nailul Huda mengingatkan bahwa ada risiko exclusion error, di mana masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru dikeluarkan dari daftar penerima karena kesalahan klasifikasi data.
Ringkasan Masalah Bansos Babel
Masalah Dampak Solusi
Salah klasifikasi desil DTSEN Warga miskin kehilangan bansos Usul-sanggah via aplikasi Cek Bansos / kelurahan
Distribusi tidak lagi ke rumah Warga harus ambil sendiri ke titik salur Perlu sosialisasi & pendampingan aparat desa
Indikator desil tidak akurat Risiko exclusion error tinggi Pemutakhiran data DTSEN secara berkala
Pemerintah daerah Babel diminta untuk lebih aktif melakukan pendampingan kepada warga miskin agar tidak ada warga yang berhak namun terlewat dari bantuan hanya karena persoalan administrasi data.
