JAKARTA MEDIA DAULAT RAKYAT, 20 Oktober 2026 – Aksi protes terkait krisis iklim mewarnai kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) hari ini. Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk besar di Patung Selamat Datang, menyoroti dampak krisis iklim terhadap biaya hidup masyarakat.
Aksi ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga diwarnai sejumlah aksi mahasiswa di titik lain di Jakarta.
Kronologi Aksi Greenpeace
Aksi dilakukan di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta, pada Selasa siang, 20 Oktober 2026.
Greenpeace membentangkan dua spanduk dengan pesan berbeda. Spanduk di sisi utara yang menghadap ke arah Istana Merdeka bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Sementara spanduk di sisi selatan bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Menurut aktivis di lapangan, tujuan aksi adalah untuk menyoroti hubungan langsung antara krisis iklim, bencana ekologis yang semakin sering terjadi, dan beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.
Respons Pemerintah
Menanggapi aksi tersebut dan sorotan terkait penanganan bencana lingkungan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan pernyataan di Istana.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal dalam menangani persoalan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi perhatian dalam beberapa bulan terakhir.
“Yah, kita semua berusaha sekeras-kerasnya, semua dilakukan,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media.
Ia menjelaskan upaya pemerintah meliputi operasi pemadaman karhutla di lapangan, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengendalikan cuaca ekstrem, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.
Analisis Singkat
Aksi Greenpeace di Bundaran HI ini menegaskan dua narasi yang berkembang. Di satu sisi, kelompok masyarakat sipil menekankan bahwa krisis iklim bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan sudah berdampak langsung pada kesejahteraan dan biaya hidup, terutama akibat gagal panen, banjir, dan polusi udara dari karhutla.
Di sisi lain, pemerintah menekankan aspek respons teknis dan penegakan hukum yang sedang berjalan, meski pernyataan yang disampaikan masih bersifat umum dan belum merinci strategi jangka panjang pengurangan emisi maupun adaptasi iklim.
Aksi ini menjadi bagian dari meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah untuk memperkuat kebijakan iklim yang lebih konkret dan terukur.
