Tanjungpandan | Media Daulat Rakyat – Sebanyak 13 Kepala Desa terpilih di Kabupaten Belitung periode 2026-2034 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat.
Pelantikan berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Belitung, Senin (9/11/2026).
Sebelum prosesi pelantikan, para Kades terpilih terlebih dahulu menjalani pengukuhan adat Melayu Belitung. Diawali dengan doa bersama di Rumah Panggung Melayu Belitung, kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan menuju lokasi pelantikan. Prosesi adat tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam kepemimpinan.
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Belitung, Shofwan AR, berpesan agar para Kades senantiasa menjaga adat istiadat, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjaga harkat dan martabat dalam menjalankan amanah.
Dalam sambutannya, Bupati Belitung menegaskan bahwa soliditas dan kolaborasi harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan desa dan mempercepat pembangunan.
“Yang paling utama adalah membangun soliditas terlebih dahulu. Setelah soliditas terbangun dan memiliki frekuensi yang sama, kita bisa bekerja lebih cepat. Setelah itu, kita bisa mengembangkan semangat kolaborasi,” tegas Djoni.
Selain itu, para Kades juga diminta menerapkan prinsip Speed, Solid, Smart. Yakni kerja cepat, membangun kekompakan tim, dan mengambil langkah-langkah cerdas dengan melibatkan seluruh instrumen pemerintah.
Adapun 13 Kepala Desa yang dilantik adalah:
- Sumarjan – Desa Air Pelempang Jaya
- Yahya – Desa Perawas
- Juli Prastyo – Desa Air Merbau
- Antoni – Desa Aik Ketekok
- Saryadi – Desa Air Raya
- Femi Istiqosa – Desa Pulau Seliu
- Ambo Rape – Desa Pulau Sumedang
- Sumantri – Desa Padang Kandis
- Dika Pratama – Desa Sijuk
- Indriati – Desa Terong
- Subardi – Desa Pelepak Pute
- Ramayanti – Desa Tanjung Tinggi
- Dedi Hendri – Desa Ibul
Bupati berharap seluruh Kades yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta berperan aktif mendukung program pembangunan daerah, terutama penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di wilayah masing-masing.
