Oleh: Akhlanudin
Di tengah hiruk pikuk dinamika politik nasional, satu pertanyaan kerap mengemuka: Mampukah Gibran Rakabuming Raka bertahan sebagai Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan 2029?
Jika menilik realitas politik hari ini, jawabannya cenderung mengarah pada kata ya. Bukan karena faktor personal Gibran semata, melainkan karena desain sistem politik Indonesia yang memang dirancang untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih melalui Pemilu memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Tidak mudah digoyang oleh manuver politik harian.
Mereka yang berharap adanya pergantian kekuasaan di tengah jalan perlu memahami satu hal mendasar: Indonesia bukan negara parlementer. Pemerintahan tidak akan jatuh hanya karena kritik publik yang keras, demonstrasi besar, atau perbedaan pandangan elite. Konstitusi telah menetapkan mekanisme pemakzulan yang sangat ketat dan berlapis. Tanpa pelanggaran hukum berat yang terbukti, posisi Wakil Presiden sangat aman.
Justru tantangan terbesar Gibran bukan terletak pada aspek hukum dan ketatanegaraan, melainkan pada pertempuran persepsi publik.
Sejak awal kemunculannya di panggung nasional, Gibran tidak pernah lepas dari bayang-bayang kontroversi. Proses pencalonannya, isu putusan Mahkamah Konstitusi, hingga cap politik dinasti terus melekat dan menjadi beban politik yang harus ia pikul.
Namun, dalam politik, segalanya tidak ditentukan oleh bagaimana seseorang memulai, melainkan bagaimana ia mengakhiri.
Jika dalam lima tahun ke depan Gibran mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, melahirkan program-program yang berdampak nyata bagi rakyat, serta piawai menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan politik nasional — dari koalisi partai, TNI-Polri, hingga poros kekuatan Jokowi dan Prabowo — maka perdebatan masa lalu itu akan memudar dengan sendirinya.
Sebaliknya, jika publik melihat minimnya kontribusi, gagap dalam isu-isu strategis, atau justru memunculkan kontroversi baru, maka tekanan politik akan terus membesar. Tekanan itu mungkin tidak cukup untuk menggoyang posisinya sebagai Wapres, tetapi akan sangat menentukan nasib karier politiknya pasca 2029.
Yang menarik, posisi Gibran saat ini berada di persimpangan sejarah. Ia bukan hanya Wakil Presiden termuda sepanjang sejarah Republik, tetapi juga simbol paling nyata dari pergantian generasi dalam politik nasional.
Jika ia berhasil, kesuksesannya akan menjadi pembenaran atas gagasan regenerasi kepemimpinan nasional. Jika ia gagal, kegagalannya akan dijadikan argumen abadi bahwa usia muda tidak identik dengan kapasitas memimpin.
Karena itu, pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah Gibran akan bertahan hingga 2029. Dengan konfigurasi politik saat ini, peluangnya sangat besar untuk menuntaskan masa jabatan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Ketika 2029 tiba, akan dikenang sebagai apakah ia?
Apakah sebagai Wakil Presiden yang berhasil membangun prestasi dan meninggalkan warisan? Atau sekadar sebagai tokoh yang pandai mempertahankan jabatan?
Dalam politik, bertahan adalah satu hal. Meninggalkan warisan adalah hal yang jauh berbeda. Dan sejarah, biasanya, hanya mengingat yang kedua.
- Akhlanudin Pemimpin Umum Mediia Daulat Rakyat
