Belitung, 17 Juli 2025— Aspirasi pemekaran Provinsi Belitung bukan sekadar wacana digital. Investigasi mendalam mengungkap bahwa dukungan publik yang mencapai 89% dalam polling grup Facebook Forum Crisis Center Belitung didorong oleh harapan konkret terhadap pengelolaan sumber daya dan distribusi hasil ekonomi secara adil.
Jejak Pendapat yang Mencerminkan Kehendak Publik
Polling dengan 424 responden mengungkap bahwa mayoritas masyarakat mendambakan otonomi daerah sebagai jalan keluar dari ketimpangan pembangunan.
| Sikap Terhadap Otonomi | Jumlah Suara | Persentase |
|---|---|---|
| Setuju | 379 | 89% |
| Tidak Setuju | 29 | 6% |
| Tidak Menjawab | 16 | 3% |
Namun, pertanyaan muncul: Apakah aspirasi ini ditampung dan dianalisis oleh pemangku kebijakan, atau justru hanya menjadi suara digital yang terabaikan?
Belitung dikenal dengan tambang timahnya yang sudah beroperasi sejak zaman kolonial. Selain itu:
- Pasir kuarsa dan granit: Berkontribusi terhadap ekspor regional.
- Perkebunan kelapa sawit Menyebar di lintas kecamatan dan menjadi penopang ekonomi sebagian masyarakat.
Namun, pengelolaan sumber daya ini memunculkan tantangan:
- Transparansi pengelolaan hasil tambang dan perkebunan.
- Kekhawatiran eksploitasi lingkungan yang tak terkendali.
- Ketimpangan distribusi keuntungan ke masyarakat lokal.
“Kami ingin hasil dari tanah kami kembali ke masyarakat, bukan hanya segelintir pengusaha dan pejabat,” ujar salah satu warga dalam diskusi daring Forum.
Aspirasi otonomi diyakini akan:
- Memberikan kontrol lebih besar terhadap tata kelola sumber daya.
- Meningkatkan anggaran pembangunan lokal.
- Memperkuat identitas budaya dan sejarah Belitung.
Namun, syarat konstitusional pemekaran provinsi sangat ketat—termasuk kajian akademik, persetujuan DPRD dan DPR RI, serta pemenuhan jumlah kabupaten/kota yang mencukupi.
Belitung memang kaya potensi dan semangat masyarakat. Tapi, tanpa political will dari pusat dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, mimpi menjadi provinsi bisa terjebak di ruang aspirasi digital saja.
