Pangkalpinang, 29 Agustus 2025* — Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi titik aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Jumat (29/8). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 16 tuntutan yang mereka sebut sebagai akumulasi aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Koordinator Wilayah Sumbagsel BEM SI, Ikbal, menyampaikan bahwa tuntutan yang dibawa ke Bangka Belitung merupakan hasil konsolidasi nasional, mencakup isu-isu strategis dari Aceh hingga Papua.
“Memang tuntutan ini sudah kami kumpulkan per wilayah masing-masing, dari Aceh sampai Papua, makanya ada 16 tuntutan. Kalau melihat banyak ya banyak, tapi memang itu adalah kumpulan tuntutan yang ada di wilayah BEM SI,” ujar Ikbal.
Selain membawa isu nasional, BEM SI juga mengangkat aspirasi lokal dari Bangka Belitung, termasuk penolakan terhadap perpanjangan pertambangan Batu Beriga. Isu ini, menurut Ikbal, menjadi simbol perjuangan daerah yang ingin mereka dorong ke tingkat nasional.
“Kami ingin menggaungkan isu daerah ke nasional seperti Beriga. Hanya Bangka Belitung yang kita gaungkan dan ini mau kita bawa ke nasional,” tegasnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak direspons, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan digelar.
“Jika tidak diindahkan, akan ada lebih banyak lagi yang datang,” ungkap Ikbal.
Berikut 16 tuntutan yang disampaikan dan telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung
- Menolak RUU KUHAP yang bermasalah
- Menolak pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran
- Menolak militerisasi ranah sipil
- Menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat
- Menolak perpanjangan pertambangan Batu Beriga dan mengubah statusnya menjadi wilayah tangkap
- Menolak penulisan ulang sejarah
- Menolak gelar pahlawan untuk Soeharto
- Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis
- Menolak fleksibilitas tenaga kerja dan politik upah murah
- Menolak tarif resiprokal AS-Indonesia
- Menolak proyek strategis nasional yang merampas ruang hidup
- Menolak revisi UU Pokok Agraria dan mendorong reformasi agraria sejati
- Mengevaluasi program MBG
- Mengusut tuntas dugaan korupsi PMT
- Mereformasi sistem distribusi PMT dengan digitalisasi dan standar mutu gizi
- Mendorong transparansi hasil audit dan penyidikan kepada publik
