Oleh: Akhlsnudin (Pimpinan Umum Media Daulat Rakyat)
Kematian tragis Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, bukan sekadar insiden lalu lintas. Ia telah menjadi simbol dari luka sosial yang lebih dalam—ketika negara gagal melindungi warganya, bahkan dalam ruang demokrasi yang seharusnya aman untuk menyuarakan aspirasi.
Affan bukan aktivis, bukan orator politik. Ia adalah pekerja harian yang sedang mengantar pesanan di tengah kericuhan. Namun justru karena itu, kematiannya menyentuh banyak lapisan masyarakat. Ia mewakili rakyat biasa yang rentan, yang hidupnya bisa terenggut oleh sistem yang terlalu sering mengedepankan kekuatan daripada keadilan.
Respons pemerintah yang menyatakan akan menanggung kehidupan keluarga Affan patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, gestur itu tidak cukup. Publik tidak hanya menuntut kompensasi, mereka menuntut akuntabilitas. Siapa yang memberi perintah? Mengapa kendaraan taktis melaju ugal-ugalan di ruang publik? Mengapa aparat tidak dilatih untuk membedakan antara demonstran dan warga sipil?
Kemarahan publik yang menjalar di media sosial dan jalanan bukan semata karena satu nyawa yang hilang, tetapi karena akumulasi ketidakpuasan: demokrasi yang menurun, ekonomi yang stagnan, dan aparat yang semakin represif. Sosok Affan kini disebut sebagai “martir demokrasi”—sebuah gelar yang lahir dari rasa frustrasi kolektif terhadap institusi yang seharusnya melindungi, bukan mencelakai.
Jika pemerintah tidak segera melakukan investigasi transparan, menindak tegas pelaku, dan mereformasi pendekatan keamanan dalam aksi massa, maka kematian Affan bisa menjadi titik balik. Bukan hanya untuk gelombang protes, tetapi untuk tuntutan yang lebih besar: tata ulang bernegara.
Negara harus mendengar. Sebab jika suara rakyat terus diabaikan, maka jalanan akan menjadi ruang utama demokrasi, dan setiap Affan berikutnya bisa menjadi korban dari sistem yang lupa bahwa kekuasaan berasal dari rakyat.
