PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Timah tidak boleh menjadi sumber keresahan bagi masyarakat. Sebaliknya, Satgas harus menghadirkan kepastian hukum dan mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pertambangan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan Hidayat saat ditemui di Kantor Gubernur, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang, Jumat (12/9/2025).
Mekanisme Kerja Satgas Masih Membingungkan
Hidayat mengungkapkan bahwa masih banyak kebingungan di lapangan terkait mekanisme kerja Satgas Timah, terutama dalam hal penertiban.
“Satgas ini sampai sekarang saya juga masih bingung pola penangkapannya. Mereka bertugas menjaga di wilayah IUP PT Timah jika ada pelanggaran atau perusakan. Di luar itu tentu harus melibatkan pemerintah daerah. Tugas utama Satgas adalah memberantas penyelundupan, bukan menakuti masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Satgas tidak boleh melakukan penangkapan secara sepihak terhadap masyarakat yang bekerja di wilayah IUP PT Timah namun belum terdata. Menurutnya, pendekatan yang tepat adalah melalui pendataan dan pembinaan oleh perusahaan.
“Kalau ada masyarakat yang bekerja di IUP PT Timah tetapi belum terdaftar, mereka harus dibawa ke perusahaan untuk didata, bukan ditangkap. Penangkapan hanya berlaku bagi kasus penyelundupan,” tegas Hidayat.
Dorongan Kemitraan antara PT Timah dan Penambang
Gubernur Hidayat mendorong agar keberadaan Satgas menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara PT Timah dan masyarakat penambang.
“Mari kita benahi bersama. Kalau rakyat mau kerja timah, jadilah mitra PT Timah. Jika harga kurang baik, kita minta perusahaan menyesuaikannya agar petani timah bisa hidup layak,” katanya.
Sorotan terhadap Harga Timah
Hidayat juga menyoroti rendahnya harga beli timah dari masyarakat. Ia berharap manajemen PT Timah dapat meninjau kembali kebijakan harga agar pendapatan penambang lebih seimbang dengan kebutuhan hidup.
“Saya harap Direktur Utama PT Timah memperhatikan masalah harga. Sekarang harganya terlalu murah,” ucapnya.
Struktur Keanggotaan Satgas
Di akhir pernyataannya, Hidayat menjelaskan bahwa keanggotaan Satgas Timah berasal dari kementerian pusat, termasuk Kementerian Pertahanan, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi penting dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
