Menhan Pimpin Rapat Lintas Kementerian Bahas Tata Kelola dan Pengamanan SDA
JAKARTA, 13 September 2025 — Komoditas timah menjadi fokus utama dalam rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN.
Rapat lintas kementerian tersebut membahas strategi pengamanan dan penertiban pengelolaan sumber daya alam, khususnya timah, agar pengelolaannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Peserta Rapat
Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam forum tersebut, di antaranya:
- Menteri Keuangan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Wakil Menteri Pertahanan (Sekretaris DPN)
- Tiga Deputi DPN
- Panglima TNI
- Kepala BIN
- Para Kepala Staf Angkatan
- Direktur Utama PT Timah Tbk
Pemaparan Kondisi Pertimahan Nasional
Direktur Utama PT Timah Tbk membuka rapat dengan memaparkan kondisi aktual industri timah nasional. Ia menyoroti belum optimalnya produksi perusahaan akibat maraknya aktivitas tambang ilegal. Dalam paparannya, ia mengajukan dua opsi strategis: penertiban tambang ilegal dan penataan lanjutan tata kelola pertambangan.
Pandangan Kementerian
Beragam pandangan muncul dari kementerian terkait:
- Menteri ESDM menekankan pentingnya regulasi yang tegas
- Menteri Keuangan menyoroti dampak aktivitas ilegal terhadap bea cukai
- Isu tenaga kerja asing di sektor pertambangan turut mencuat, mendorong perlunya pengaturan keimigrasian yang lebih ketat
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggarisbawahi potensi strategis timah dalam pengembangan logam tanah jarang dan hilirisasi industri mineral
Rekomendasi dan Harapan
Melalui forum DPN ini, diharapkan lahir rekomendasi komprehensif kepada Presiden RI terkait penataan tata kelola timah. Sinergi lintas kementerian dan lembaga dipandang krusial untuk menekan praktik ilegal, memperkuat hilirisasi, serta meningkatkan ekspor timah nasional.
Upaya ini sejalan dengan visi Presiden dalam mengelola sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan, demi kemakmuran rakyat Indonesia.
