BELITUNG — Suasana Balai Dusun Aik Kalak, Desa Pelepak Pute, Kecamatan Sijuk, berubah drastis Rabu (8/10/2025) siang menjelang sore. Ratusan warga berkumpul usai hujan reda, menanti kehadiran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, yang akhirnya tiba dengan sambutan riuh penuh harap.
Kehadiran Gubernur menandai babak baru penyelesaian konflik panjang antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Rebinmas Jaya, terkait kebun plasma yang telah berlarut sejak 1992. Selama lebih dari tiga dekade, warga menuntut kejelasan atas hak plasma 20 persen yang mereka anggap belum pernah terealisasi.
Mediasi Langsung, Solusi Cepat
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam, Gubernur Hidayat memimpin langsung mediasi antara warga, pihak perusahaan, dan pejabat terkait. Namun, penyelesaian inti tercapai hanya dalam waktu empat puluh menit.
“Kasus ini sudah tiga tahun, tidak nyambung antara warga dengan perusahaan. Alhamdulillah pertemuan hari ini hanya empat puluh menit selesai,” ujar Hidayat, disambut tepuk tangan warga.
Gubernur menegaskan komitmennya sejak awal untuk mendorong penyelesaian yang adil. Ia telah berkomunikasi intens dengan pihak perusahaan agar hak masyarakat tidak diabaikan.
Kesepakatan Pengukuran Ulang
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting: dilakukan pengukuran ulang terhadap kebun plasma masyarakat untuk menentukan hak yang sebenarnya.
“Nanti akan kita hitung ulang, berapa sih hak masyarakat, jadi tidak mengada-ngada. Insyaallah dengan niat baik, semuanya selesai,” tegas Hidayat.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain perwakilan PT Rebinmas Jaya, Polres Belitung, Camat Sijuk, serta pengurus Koperasi Air Kalak Makmur Sejahtera yang menjadi wadah perjuangan warga.
Klarifikasi Perusahaan
Santo, perwakilan PT Rebinmas Jaya, menjelaskan bahwa akar masalah terletak pada perbedaan data pengukuran. Ia menyebut bahwa lahan yang telah dikuasai masyarakat akan dikeluarkan dari perhitungan perusahaan, dan 20 persen dari lahan tersebut akan dibangunkan untuk masyarakat.
“Karena ada lahan-lahan yang dikuasai masyarakat, kami keluarkan. Berapa yang dikuasai masyarakat, 20 persennya dibangunkan untuk masyarakat,” jelas Santo.
Perusahaan juga berkomitmen menyesuaikan kembali porsi pembagian hasil dari semula 60:40 menjadi 80:20, sebagai bentuk itikad baik.
“Kami berharap permasalahan ini bisa segera selesai, apalagi Gubernur sudah mengambil alih,” tambahnya.
Suara Warga: “Kami Hanya Menuntut Keadilan”
Ketua Koperasi Air Kalak Makmur Sejahtera, Asmadi, turut menyuarakan harapan masyarakat yang selama ini hanya menuntut satu hal: keadilan berupa plasma 20 persen dari lahan yang dikelola perusahaan.
“Kalau kami nilai pihak perusahaan ini selalu memberikan teka-teki. Kalau kami pecahkan, muncul teka-teki baru,” ujarnya.
Asmadi menuturkan bahwa sejak perusahaan mulai membuka lahan pada tahun 1993, masyarakat tak pernah benar-benar merasakan hasil dari janji kemitraan tersebut.
“Kami berharap dengan kehadiran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, masalah plasma yang telah lama kami perjuangkan dapat segera terealisasikan,” katanya penuh harap.
Simbol Keadilan di Langit Aik Kalak
Setelah sekitar 40 menit berbicara dengan perwakilan perusahaan dan masyarakat, Gubernur Hidayat akhirnya mengumumkan kesepakatan yang ditunggu-tunggu. Suasana di balai dusun seketika riuh. Warga saling bertepuk tangan, sebagian tampak menitikkan air mata lega.
Sore itu, di bawah langit Aik Kalak yang mulai cerah, pertemuan sederhana itu menjadi simbol keadilan yang akhirnya menjemput sabar panjang masyarakat desa. Dan seperti janji Gubernur:
“Dengan niat baik, semuanya bisa selesai,” tutupnya.
