Intisari Berita
- Gubernur Babel Hidayat Arsani secara simbolis menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan ke perwakilan UMKM Belitung pada Selasa (25/11/2025). Iuran dibayar APBD provinsi selama 3 bulan (Oktober-Desember 2025).
- Saat ini, 3.600 UMKM di provinsi (termasuk 426 di Kab. Belitung) mendapat bantuan, yang juga mencakup BPJS Kesehatan dengan cakupan 98%.
- Target tahun 2026 adalah mendukung 7.000 UMKM. Bupati Belitung menyatakan ini bukti kehadiran pemerintah dan akan terus mendata UMKM yang berhak.
BELITUNG- Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung Ishak Zainudin, Kantor Pemerintah Kabupaten Belitung, pada hari Selasa (25/11/2025).
Acara yang dihadiri juga oleh Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat ini menjadi bukti komitmen pemerintah provinsi dalam melindungi kesejahteraan para pelaku ekonomi kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Program penanggung jawab iuran BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari rencana strategis Pemprov Babel yang mengeluarkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
Menurut Hidayat, langkah ini diambil karena para pelaku UMKM memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan sosial, terutama dalam hal keselamatan kerja dan perlindungan ekonomi.
“Kami menggunakan APBD kami membiayai BPJS Ketenagakerjaan untuk UMKM. Karena mereka berhak mendapatkan asuransi, apalagi mereka yang bekerja keras setiap hari untuk menjalankan usahanya dan mendukung keluarga,” ungkap Hidayat kepada awak media yang hadir di lokasi acara.
Ia menjelaskan, untuk periode tahun 2025, tanggungan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar pemerintah berlaku selama tiga bulan, mulai dari bulan Oktober sampai Desember 2025.
Sebelumnya, para bupati di seluruh provinsi telah ditugaskan untuk melakukan pendataan menyeluruh agar pelaku UMKM yang berhak dapat terdaftar dan menerima manfaat.
Saat ini, data terbaru menunjukkan bahwa di wilayah Provinsi Babel tercatat sebanyak 3.600 pelaku UMKM yang telah menerima bantuan ini, dengan 426 di antaranya berada di Kabupaten Belitung.
Selain BPJS Ketenagakerjaan, program bantuan asuransi dari Pemprov Babel juga mencakup BPJS Kesehatan.
Menurut Hidayat, cakupan BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah untuk UMKM di provinsi ini sudah mencapai 98 persen, yang menjadi prestasi penting dalam upaya mencapai jaminan kesehatan universal.
“Pelaku UMKM ini jangan hanya berjualan saja, tapi keselamatan dan kesehatannya harus terjaga. Kalau mereka sehat dan aman bekerja, usahanya juga akan berkembang, yang pada gilirannya akan memajukan perekonomian daerah,” tegas Hidayat.
Untuk tahun 2026 mendatang, Pemprov Babel telah menetapkan target lebih ambisius, yaitu menyiapkan anggaran untuk mendukung sebanyak 7.000 pelaku UMKM di seluruh provinsi.
Tujuannya adalah agar lebih banyak warga yang mendapatkan perlindungan sosial, terutama mereka yang bekerja di sektor UMKM yang seringkali kurang memiliki akses ke jaminan tersebut.
Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pemprov Babel atas bantuan yang diberikan.
Menurutnya, kehadiran program ini membuktikan bahwa pemerintah selalu ada di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk mendukung mereka yang membutuhkan.
“Jadi mereka ada kepastian dalam setiap melangkah menjual dagangannya. Tanpa harus khawatir tentang biaya asuransi, mereka bisa lebih fokus pada pengembangan usahanya,” kata Djoni.
Djoni juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Belitung akan terus melakukan pendataan dan pembaruan data pelaku UMKM di wilayahnya, agar tidak ada yang terlewatkan dan semua yang berhak dapat menikmati manfaat program ini ke depannya.
Acara penyerahan kartu tersebut ditutup dengan penyerahan simbolis kepada beberapa perwakilan UMKM yang hadir, yang menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah.
