Intisari Berita
- BPBD Babel melaksanakan siaga bencana gabungan bersama dinas terkait hingga Februari 2026 untuk antisipasi banjir dan angin kencang selama cuaca ekstrem, sesuai instruksi Mendagri.
- Mereka telah menyiapkan anggaran tidak terduga, memetakan titik rawan banjir di seluruh provinsi, dan meminta BPBD kabupaten/kota mengirim data terbaru agar penanganan maksimal. Siaga juga akan melibatkan komunitas dan LSM.
Pangkalpinang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah resmi melaksanakan siaga bencana gabungan bersama Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah (PUPR), Dinas Kesehatan, serta dinas terkait lainnya se-provinsi guna mengantisipasi potensi terjadinya bencana banjir dan angin kencang yang dapat muncul selama periode cuaca hujan ekstrem.
Kepala BPBD Provinsi Babel Budi Utama menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Kantor BPBD Provinsi Babel, Pangkalpinang, Sabtu. Ia menjelaskan bahwa siaga gabungan antar-instansi ini akan berlangsung secara berkelanjutan hingga Februari 2026, sebagai tindak lanjut langsung dari instruksi Menteri Dalam Negeri yang meminta semua pemerintah daerah di Indonesia selalu berada dalam kondisi siap siaga menghadapi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan meluas dan berlangsung cukup lama.
“Kondisi cuaca saat ini di beberapa wilayah Provinsi Babel mulai menunjukkan tanda-tanda hujan yang semakin sering dan intens. Oleh karena itu, kita lebih mewaspadai terjadinya bencana banjir, terutama di daerah dataran rendah, pinggiran sungai, dan lokasi yang rawan genangan air, serta angin kencang yang dapat merusak bangunan dan tanaman,” ujar Budi Utama.
Ia menambahkan bahwa dalam menindaklanjuti instruksi Mendagri terkait kesiapsiagaan bencana ini, BPBD Provinsi Babel telah secara proaktif menyiapkan anggaran penanganan bencana alam. Anggaran tersebut berasal dari alokasi anggaran tidak terduga yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Babel tahun ini, yang dapat langsung digunakan apabila terjadi bencana untuk kebutuhan evakuasi, penanganan korban, pemberian bantuan makanan dan sandang, serta perbaikan kerusakan awal.
“Kita tidak ingin terjebak dalam situasi keterbatasan anggaran ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, persiapan anggaran ini dilakukan jauh hari agar kita bisa bertindak cepat dan efektif dalam membantu masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, BPBD Provinsi Babel juga telah melakukan pemetaan titik-titik rawan terjadinya bencana, khususnya banjir, di seluruh tujuh kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Babel.
Pemetaan ini meliputi data lokasi, tingkat kerawanan, jumlah penduduk yang berpotensi terkena dampak, serta titik evakuasi sementara yang tersedia di masing-masing daerah.
“Kita sudah memiliki data pemetaan titik rawan banjir, tetapi kondisi daerah dapat berubah seiring waktu, misalnya karena penambahan bangunan atau perubahan aliran air. Oleh karena itu, saya meminta BPBD kabupaten dan kota untuk segera mengirim data titik rawan bencana terbaru ke BPBD provinsi agar penanganan bencana ini dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin, termasuk melakukan pengawasan rutin dan memberitahukan masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan,” tegas Budi Utama.
Ia juga menekankan bahwa siaga gabungan ini tidak hanya melibatkan instansi pemerintah, tetapi juga akan melibatkan komunitas lokal, Badan Amil Zakat (BAZ), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memperkuat jaringan peringatan dini dan evakuasi yang cepat ketika bencana terjadilah.
