Intisari Berita
- Wakil Bupati Belitung, Syamsir, menanggapi polemik nota kesepakatan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektare di Kecamatan Selat Nasik. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang, fokus pada ibadah puasa, serta menjaga keamanan selama Ramadan.
- Syamsir menegaskan pemerintah daerah tidak anti-investasi, namun setiap pemanfaatan lahan harus sesuai aturan dan tata ruang. Ia menekankan pentingnya keterlibatan warga agar pembangunan berjalan transparan, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan resistensi sosial.
- Pemerintah Kabupaten Belitung membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah desa, dan investor untuk memastikan kebijakan memberi manfaat nyata. Syamsir berharap polemik lahan sawit disikapi dengan musyawarah demi terciptanya suasana harmonis dan pembangunan berkelanjutan di Selat Nasik.
TANJUNGPANDAN, BELITUNG – Wakil Bupati Belitung, Syamsir, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait polemik nota kesepakatan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Selat Nasik. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (27/2/2026), menyusul dinamika yang berkembang di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Rencana pengelolaan lahan seluas 200 hektare untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Selat Nasik sebelumnya memicu perdebatan. Polemik mencuat setelah beredarnya nota kesepakatan antara Kepala Desa Selat Nasik, Anuar, dengan Direktur PT Sahabat Selaras Sejahtera, Hamsa Budiman. Sejumlah warga mengaku belum menerima penjelasan resmi mengenai isi, ruang lingkup kerja sama, maupun dampak yang mungkin ditimbulkan dari kesepakatan tersebut.
Imbauan Tenang dan Fokus Ibadah
Menanggapi hal itu, Syamsir mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta warga untuk tetap fokus menjalankan ibadah puasa serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan.
“Fokuslah pada ibadah puasa dan bersama-sama menjaga kamtibmas,” ujar Syamsir dalam keterangan dilansir dari Belitong Ekspres.
Menurutnya, dinamika dalam proses pembangunan merupakan hal yang wajar terjadi di daerah mana pun. Namun, ia menekankan bahwa persatuan serta kondusivitas daerah harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Pemerintah Tidak Anti-Investasi
Syamsir menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung tidak anti terhadap investasi. Hanya saja, setiap rencana pemanfaatan lahan wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian dengan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Belitung.
Ia menambahkan, pembangunan di Selat Nasik merupakan bagian dari visi pembangunan daerah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi kunci agar setiap program pembangunan berjalan transparan dan tidak menimbulkan resistensi sosial.
“Semua pembangunan harus melibatkan masyarakat agar mereka tidak merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Dorong Investasi Berkelanjutan
Lebih lanjut, Syamsir menekankan pentingnya investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Belitung. Menurutnya, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia memastikan pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dan dialog antara masyarakat, pemerintah desa, serta pihak investor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan transparan, sesuai ketentuan hukum, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga.
Harapan Musyawarah
Di akhir keterangannya, Syamsir berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan musyawarah. Ia ingin polemik lahan di Selat Nasik disikapi secara bijak agar tercipta suasana harmonis serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
