MEDIA DAULAT RAKYAT PANGKALPINANG — Antrean panjang kendaraan menghiasi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bangka Belitung sejak Selasa (14/7/2026). Warga dan sopir truk terpaksa gigit jari karena harus mengantre hingga 3 sampai 5 jam demi mendapatkan Pertalite atau Solar. Ironisnya, kelangkaan ini bukan disebabkan oleh menipisnya pasokan, melainkan karena maraknya praktik curang dan “hacker” subsidi di lapangan.
Merespons jeritan masyarakat, DPRD Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat dengan memanggil pihak Pertamina Patra Niaga untuk meminta pertanggungjawaban dan solusi konkret.
Bukan Stok Habis, Tapi ‘Permainan’ QR Code dan Plat Palsu
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM di terminal distribusi sebenarnya sangat aman hingga tujuh hari ke depan. Bahkan, Pertamina telah menambah pasokan Pertalite sebesar 8% ke SPBU.
”Untuk masyarakat Bangka Belitung, stok BBM di terminal kami sebenarnya aman hingga tujuh hari ke depan. Cuma kami monitor di lapangan banyak kendaraan yang berulang pembeliannya termasuk pengerit dan lain-lain,” ujar Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga, Satriyo Wibowo Wicaksono.
Penyelidikan internal mengungkapkan bahwa biang kerok kemacetan distribusi ini adalah ulah oknum yang memanfaatkan celah sistem. Modus yang digunakan meliputi:
- Pengisian Berulang: Kendaraan berpindah-pindah dari satu SPBU ke SPBU lain untuk menimbun BBM.
- Manipulasi Data: Penggunaan QR code ganda serta plat nomor polisi palsu agar bisa meloloskan pembelian BBM bersubsidi secara ilegal.
- Panic Buying: Ketakutan warga akan isu kelangkaan yang justru memperparah antrean.
DPRD Babel Meradang, Desak Tindakan Nyata
Kondisi di lapangan yang kian semrawut membuat Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, angkat bicara. Ia mengaku prihatin dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat kemacetan di area SPBU.
“Memang kondisinya saat ini sangat menyusahkan masyarakat kita. Saya hari ini keliling melihat SPBU semuanya antre dan berdampak pada lalu lintas,” tegas Didit saat memimpin pertemuan.
Akibat antrean berjam-jam ini, para sopir truk mengeluhkan waktu kerja mereka yang habis di jalan. Dampak domino lainnya adalah munculnya pengecer BBM ilegal di luar SPBU yang memanfaatkan situasi dengan menjual Pertalite seharga Rp20.000 per liter—sebuah harga yang mencekik kantong masyarakat kecil.
Gandeng Kapolda hingga Sanksi Blokir Massal
Tidak tinggal diam, Pertamina langsung mengambil langkah represif untuk membersihkan ekosistem subsidi tepat sasaran di Babel. Berikut adalah langkah penanganan yang sedang berjalan:
- Pemblokiran Massal: Pertamina telah memetakan dan resmi memblokir sekitar 500 kendaraan yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran QR code dan plat palsu.
- Sanksi Tegas SPBU: SPBU yang terbukti “main mata” atau lalai dalam pengawasan akan dijatuhi sanksi berat berupa penghentian sementara pengiriman pasokan BBM.
- Pengamanan Aparat: Pertamina berkoordinasi langsung dengan Kapolda Babel untuk menempatkan personel keamanan guna menertibkan antrean dan mengendus indikasi penimbunan.
Krisis antrean BBM di Bangka Belitung menjadi bukti nyata bahwa pengawasan digital masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh spekulan. DPRD Babel terus menekan Pertamina agar tidak hanya fokus pada pasokan, tetapi juga memperketat keamanan sistem QR code dan menindak tegas oknum di lapangan agar hak masyarakat miskin tidak dirampas oleh para penimbun.
