MEDIA DAULAT RAKYAT JAKARTA, 17 September 2026 – Pemerintah tengah mengkaji penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berpotensi mengaktifkan kembali sekitar 23 juta peserta. Namun, kebijakan yang sangat dinantikan masyarakat ini masih menunggu keputusan resmi melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan belum ada kepastian waktu pengesahannya.
Jika kebijakan ini disahkan, jutaan masyarakat yang selama ini tidak bisa berobat karena menunggak iuran akan langsung aktif kembali tanpa harus melunasi tunggakan terlebih dahulu.
Latar Belakang: 54 Juta Peserta Nonaktif
Permasalahan tunggakan iuran JKN telah menjadi isu kronis dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, saat ini terdapat sekitar 54 juta peserta JKN yang berstatus nonaktif.
Dari jumlah tersebut, 23 juta peserta di antaranya berstatus menunggak iuran dengan total nilai tunggakan yang fantastis, mencapai lebih dari Rp 14,12 triliun.
Dampak dari tunggakan ini sangat nyata di lapangan. Peserta yang menunggak tidak bisa mengakses layanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas meskipun secara administratif masih terdaftar sebagai peserta JKN. Mereka harus melunasi seluruh tunggakan terlebih dahulu atau menunggu 14 hari setelah pelunasan untuk bisa kembali aktif.
Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan utama JKN untuk memberikan perlindungan kesehatan universal bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan utama dari wacana penghapusan tunggakan ini adalah untuk membantu masyarakat kembali aktif, memperluas cakupan kepesertaan, dan mendukung target besar pemerintah untuk mencapai 88 persen peserta aktif pada tahun 2027. Untuk mencapai target tersebut, BPJS Kesehatan membutuhkan tambahan sekitar 23,5 juta peserta aktif baru.
Pernyataan BPJS Kesehatan: Masih Menunggu Perpres
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, angkat bicara mengenai wacana penghapusan tunggakan ini. Ia berharap kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan.
Prihati menyampaikan harapannya agar jika Perpres mengenai penghapusan tunggakan iuran benar-benar disahkan, maka 23 juta peserta yang menunggak tersebut bisa langsung menjadi peserta aktif kembali.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tanggal pasti kapan Perpres tersebut akan terbit. Pihak BPJS Kesehatan saat ini hanya bisa melakukan advokasi melalui Kemenko PMK agar pemerintah bisa segera memberikan keputusan terkait penghapusan tunggakan.
Prihati juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar kebijakan tersebut segera terealisasi demi kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan berada di posisi menunggu keputusan politik dari pemerintah pusat. Advokasi terus dilakukan, namun kewenangan penuh ada di tangan Presiden dan kementerian terkait.
Analisis Kebijakan: Antara Harapan dan Tantangan
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran JKN memiliki dua sisi mata uang. Ada kelebihan yang sangat besar, namun juga ada tantangan yang tidak boleh diabaikan.
Kelebihan Kebijakan:
Pertama, Mengurangi Beban Masyarakat Tidak Mampu. Mayoritas penunggak iuran berasal dari segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 3. Banyak dari mereka yang menunggak karena benar-benar tidak mampu membayar, bukan karena tidak mau. Penghapusan tunggakan akan sangat meringankan beban ekonomi mereka.
Kedua, Mempercepat Reaktivasi Jutaan Peserta. Jika harus melunasi tunggakan Rp 14 triliun, mustahil bagi 23 juta peserta untuk kembali aktif dalam waktu singkat. Dengan penghapusan, reaktivasi bisa dilakukan secara otomatis dan instan, sehingga akses layanan kesehatan kembali terbuka.
Ketiga, Mendukung Target Nasional Cakupan Kesehatan Universal (UHC). Pemerintah menargetkan 88 persen penduduk Indonesia menjadi peserta aktif JKN pada 2027. Tanpa kebijakan pemutihan tunggakan, target ini akan sangat sulit dicapai karena 23 juta peserta akan tetap berada dalam status nonaktif.
Tantangan Kebijakan:
Pertama, Masalah Willingness to Pay. Tidak semua peserta menunggak karena ketidakmampuan atau inability to pay. Sebagian peserta menunggak karena rendahnya kemauan membayar atau willingness to pay, yakni hanya mau membayar iuran saat sedang sakit dan berhenti membayar saat sudah sehat. Jika tunggakan dihapus tanpa seleksi, dikhawatirkan akan menimbulkan moral hazard dan ketidakadilan bagi peserta yang rajin membayar.
Kedua, Potensi Beban Fiskal Negara. Nilai tunggakan mencapai Rp 14,12 triliun bukanlah angka kecil. Jika tunggakan dihapus, negara harus menanggung beban tersebut melalui APBN. Pemerintah harus menghitung dengan cermat dampak fiskalnya agar tidak mengganggu keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan dan keuangan negara.
Data Kunci Tunggakan JKN
Berdasarkan data terbaru per September 2026:
- Jumlah Peserta JKN Tidak Aktif: Sekitar 54 juta orang
- Peserta yang Menunggak Iuran: Sekitar 23 juta orang
- Total Nilai Tunggakan: Sekitar Rp 14,12 triliun
- Target Peserta Aktif 2027: Tambahan 23,5 juta peserta agar cakupan mencapai 88 persen
- Segmen Paling Banyak Menunggak: PBPU atau peserta mandiri
Data ini menunjukkan betapa besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai UHC yang sesungguhnya.
Catatan Penting: Belum Ada Kepastian Waktu
Perlu digarisbawahi bahwa hingga 17 September 2026, belum ada kepastian waktu penghapusan tunggakan. Kebijakan ini masih dalam tahap advokasi di Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
Jika Perpres disahkan, skemanya adalah 23 juta peserta bisa langsung aktif kembali tanpa harus melunasi tunggakan. Namun pemerintah kemungkinan akan menerapkan mekanisme selektif.
Pemerintah kemungkinan akan membedakan antara peserta yang benar-benar tidak mampu atau inability to pay dengan peserta yang enggan membayar atau willingness to pay. Untuk peserta tidak mampu, tunggakan akan dihapus dan kepesertaannya dialihkan menjadi PBI yang ditanggung APBN atau APBD. Sementara untuk peserta yang mampu namun enggan membayar, kemungkinan akan tetap diberikan kewajiban atau skema cicilan.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji sistem pencegahan agar kasus tunggakan serupa tidak terulang di masa depan, misalnya dengan sistem autodebet, integrasi dengan data kesejahteraan, dan edukasi pentingnya membayar iuran secara rutin.
Kesimpulan
Wacana penghapusan tunggakan iuran JKN senilai Rp 14 triliun untuk 23 juta peserta adalah langkah berani dan populis yang sangat membantu masyarakat. Kebijakan ini bisa menjadi kunci untuk mencapai target 88 persen peserta aktif pada 2027 dan mewujudkan keadilan akses kesehatan.
Namun, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketidakadilan bagi peserta yang patuh dan tidak membebani fiskal negara secara berlebihan. Mekanisme selektif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Masyarakat kini menanti keputusan resmi melalui Perpres. Jika terealisasi, 17 September 2026 akan dikenang sebagai titik balik besar dalam sejarah JKN di Indonesia.
