Jakarta | Media Daulat Rakyat – Era kecerdasan buatan (AI) telah mengubah total lanskap informasi global. Di satu sisi, AI mempermudah akses informasi dalam hitungan detik. Namun di sisi lain, ia diam-diam menggerus nafas industri pers.
Faktanya, konten berita berkualitas yang lahir dari proses peliputan panjang, verifikasi fakta yang ketat, hingga biaya operasional redaksi yang tidak murah, kini menjadi bahan bakar utama untuk melatih model-model AI raksasa. Ironisnya, pemanfaatan tersebut sering kali berlangsung tanpa izin, tanpa transparansi, dan tanpa kompensasi yang layak bagi perusahaan media yang memproduksinya.
Kondisi yang tidak adil ini akhirnya mendorong media-media dunia untuk bersatu. Mereka membentuk koalisi global bernama Standards for Publisher Usage Rights (SPUR). Koalisi ini berjuang untuk satu prinsip sederhana: penggunaan karya jurnalistik dalam sistem AI harus dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan imbalan ekonomi yang layak kepada penerbit.
Saat ini, SPUR telah menghimpun kekuatan besar, lebih dari 80 perusahaan media dari 20 negara. Di dalamnya bergabung nama-nama besar seperti The New York Times, The Economist, dan kantor berita Agence France-Presse (AFP). Ini adalah sinyal bahwa perlawanan terhadap eksploitasi karya jurnalistik telah menjadi gerakan global.
Langkah ini muncul bukan tanpa alasan. Bisnis media sedang berada di titik paling tertekan. Model pendapatan berbasis iklan yang selama puluhan tahun menjadi penopang utama, kini terus tergerus oleh dominasi platform digital dan media sosial. Algoritma platform lebih diuntungkan, sementara media yang memproduksi konten asli harus tetap menanggung seluruh biaya: mulai dari peliputan di lapangan, pengelolaan ruang redaksi, verifikasi fakta, hingga pengembangan teknologi untuk menjaga kredibilitas.
Persoalan ini semakin mengemuka ke permukaan setelah gugatan bersejarah yang diajukan The New York Times terhadap OpenAI. Raksasa media Amerika itu menuding OpenAI menggunakan jutaan artikelnya sebagai data pelatihan AI tanpa izin. Kasus tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperjuangkan hak ekonomi media di era AI. Dampaknya, sejak saat itu sejumlah perusahaan AI mulai membuka diri untuk menjalin perjanjian lisensi resmi dengan penerbit berita di berbagai negara.
Lalu bagaimana di Indonesia?
Isu perlindungan karya jurnalistik juga mulai mendapat perhatian serius. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Pemerintah bersama Dewan Pers menilai karya jurnalistik harus memperoleh kepastian hukum yang kuat. Diperlukan mekanisme kompensasi yang adil apabila karya tersebut dimanfaatkan oleh platform digital maupun sistem AI.
Perlindungan ini tidak semata-mata soal uang. Ini menyangkut keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat, kualitas demokrasi, serta hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat, terpercaya, dan bertanggung jawab.
Jika pers dibiarkan mati perlahan karena karyanya diambil secara gratis, maka yang rugi bukan hanya perusahaan media, melainkan masyarakat secara keseluruhan.
Pada akhirnya, melindungi hak cipta jurnalistik bukanlah upaya menghambat laju teknologi. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan. Keseimbangan antara inovasi digital yang pesat dengan keberlangsungan industri pers yang menjadi pilar demokrasi.
Tanpa jurnalisme yang sehat, independen, dan berkelanjutan, masyarakat berisiko kehilangan sumber informasi yang kredibel. Sementara itu, perusahaan teknologi akan terus memperoleh keuntungan besar dari karya yang dihasilkan dengan keringat, biaya, dan idealisme oleh organisasi media.
