Intisari Berita
- Presiden Prabowo menyoroti penyelundupan timah ilegal di Bangka yang dibekingi beberapa aparat TNI dan Polri, memerintahkan agar ditindak tegas.
- Sebelumnya ia telah menginstruksikan operasi besar-besaran sejak September 2025 untuk menutup 1.000 tambang ilegal dan jalur penyelundupan, yang diharapkan cegah kerugian negara hingga Rp45 triliun hingga 2026.
- Ia juga mengungkap potensi tanah jarang di limbah tambang timah dan memerintahkan identifikasi lebih lanjut. Pada Oktober 2025, ia menyerahkan aset rampasan senilai Rp6-7 triliun kepada PT Timah Tbk, menyebut kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai Rp300 triliun.
Jakarta 16 Desember 2025- Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik penyelundupan timah di Bangka dalam Sidang Kabinet, Senin (15/12/2025). Ia menyatakan mendapat laporan bahwa penyelundupan timah ilegal masih terjadi meskipun penertiban gencar dilakukan oleh TNI dan Polri, bahkan ada aparat dari kedua institusi tersebut yang membekaliinya.
“Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat dan beberapa instansi,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari kompas.tv.
Ia memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk benar-benar menindak anggotanya yang terlibat, menekankan bahwa pelanggaran hukum ini harus dihadapi secara serius.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menyoroti kondisi pertimahan di Provinsi Bangka Belitung yang disebutkan memiliki ribuan tambang ilegal, dengan mayoritas hasil timahnya diselundupkan dan menyebabkan kerugian triliunan rupiah.
Oleh karena itu, ia telah memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan dari 1.000 lokasi penambangan ilegal.
Operasi yang dimulai sejak 1 September 2025 bertujuan untuk menghentikan penyelundupan yang mencapai 80 persen dari hasil timah.
Presiden menjelaskan bahwa penyelundup menggunakan berbagai siasat, mulai dari perahu kecil hingga kapal ferry. Dengan penutupan jalur tersebut, diharapkan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September-Desember 2025 dan Rp45 triliun hingga tahun 2026.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti potensi mineral tanah jarang (rare earth) yang terkandung dalam limbah tambang timah di Bangka Belitung.
Ia memerintahkan Bea Cukai untuk merekrut ahli kimia untuk mengidentifikasi kandungan tersebut, karena limbah yang selama ini dianggap tidak berharga ternyata memiliki nilai ekonomi tinggi.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi serupa terjadi pada sektor mineral lain seperti nikel, batu bara, dan bauksit, yang banyak terdapat tambang ilegal yang perlu segera ditertibkan atau diambil alih negara.
Presiden Prabowo optimistis bahwa penertiban tambang ilegal ini dapat mencegah kebocoran uang negara dan meningkatkan penerimaan negara, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran.
Sebelumnya, pada 6 Oktober 2025, Presiden Prabowo telah mengunjungi Bangka Belitung untuk menghadiri acara serah-terima aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih.
Total nilai aset yang diserahkan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, belum termasuk potensi sumber daya tanah jarang yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih besar. Presiden mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal di wilayah PT Timah selama bertahun-tahun telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.
“Kebocoran ini sudah berlangsung lama, dan sekarang saatnya kita hentikan,” tegasnya. Usai acara, Presiden meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.15 WIB untuk melanjutkan agenda kenegaraan.
