Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Banjarmasin – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia menggelar aksi demonstrasi serentak pada Senin (15/6/2026). Mereka menuntut pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memboroskan anggaran negara dan rawan penyimpangan.
Kronologi Aksi
- Jakarta: Aliansi mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melakukan long march di kawasan Rawamangun. Sementara BEM UBK bersama sejumlah kampus lain bergerak dari Taman Ismail Marzuki menuju Monas.
- Medan: Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) berkumpul di sekretariat kampus lalu bergerak ke DPRD Sumut. Mereka membawa enam tuntutan, termasuk evaluasi MBG dan regulasi keamanan.
- Bandung: DEMA UIN Sunan Gunung Djati menyoroti kenaikan harga BBM, dwifungsi TNI/Polri, serta isu lingkungan.
- Semarang: BEM Undip menyampaikan lima tuntutan dengan fokus pada penghentian MBG dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
- Banjarmasin: Sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendesak pembatalan kenaikan harga BBM dan menolak revisi UU Polri.
Tuntutan Mahasiswa
- Hapus program MBG dan KDMP.
- Hentikan pemborosan APBN untuk program yang tidak transparan.
- Turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok.
- Evaluasi keterlibatan TNI/Polri dalam ranah sipil.
- Tolak revisi UU Polri yang dianggap memperkuat militerisme.
- Prioritaskan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Respons Politik
Partai Gerindra melalui juru bicara Bahtra Banong menolak tuntutan penghapusan MBG. Ia menilai program tersebut mulia karena bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Meski mengakui adanya penyimpangan dalam pengelolaan, Gerindra menekankan perlunya perbaikan, bukan penghentian.
Aksi serentak ini menunjukkan konsistensi gerakan mahasiswa dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap MBG dan KDMP mencerminkan kekhawatiran atas penggunaan anggaran negara yang dianggap tidak tepat sasaran. Sementara pemerintah tetap mempertahankan program dengan alasan manfaat jangka panjang, jurang aspirasi antara mahasiswa dan penguasa berpotensi memicu gelombang aksi lanjutan
