Media Daulat Rakyat

  • Home
  • Nasional
  • Diskusi “Pancasila Pemersatu Bangsa” di UGM Berakhir Ricuh; Mahasiswa Kritisi Keras Dua Pejabat Negara
Oplus

Diskusi “Pancasila Pemersatu Bangsa” di UGM Berakhir Ricuh; Mahasiswa Kritisi Keras Dua Pejabat Negara

Yogyakarta, 15 Juni 2026 – Sebuah diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa” yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) berakhir dengan suasana tegang dan ricuh pada Senin sore. Kericuhan dipicu oleh kritik tajam yang disampaikan mahasiswa melalui Senat Mahasiswa (SEMA) UGM terhadap dua pejabat yang hadir, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Kronologi Kejadian

Diskusi sempat berjalan lancar pada sesi awal. Namun situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Suasana segera memanas, disertai adu argumen yang semakin tajam. Kondisi memuncak hingga terjadi insiden dorong-mendorong dan kejar-kejaran di area panggung. Akhirnya, panitia dan petugas keamanan terpaksa mengevakuasi Nusron Wahid, Sudaryono, serta pembicara lain yakni Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko agar terhindar dari kemungkinan kericuhan yang lebih parah.

Kritik Tajam dari SEMA UGM

Dalam pernyataannya, SEMA UGM menilai nilai-nilai Pancasila hanya dijadikan jargon semata dan tidak dijalankan secara nyata oleh pemerintah. Mahasiswa menyoroti persoalan demokrasi yang menyempit, sengketa agraria yang tak kunjung selesai, minimnya transparansi, serta kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Kritik juga ditujukan pada dua program unggulan pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut SEMA UGM, kedua program tersebut justru memboroskan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa memberikan manfaat nyata secara luas.

Pertanyaan sentral yang dilontarkan mahasiswa adalah: “Apakah kalian merasa bersalah atas kondisi Indonesia saat ini?” Jawaban yang disampaikan Nusron Wahid dan Sudaryono dinilai tidak menjawab inti pertanyaan dan menunjukkan kedua pejabat tidak memiliki rasa bersalah atas situasi yang terjadi. Lebih lanjut, SEMA UGM menyebut pemerintahan saat ini dalam kondisi “sakit kronis” dan menegaskan bahwa perubahan mendasar atau revolusi dianggap sebagai solusi atas kebobrokan sistem yang ada. Budiman Sudjatmiko sendiri dikritik keras dan disebut sebagai “pengkhianat aktivis” karena kini duduk dalam jajaran pemerintahan.

Tanggapan dari Pihak Pejabat

Menanggapi kritikan tersebut, Nusron Wahid mengajak mahasiswa untuk turun langsung melihat kondisi di Papua terkait persoalan alih fungsi lahan, namun pernyataan itu dinilai tidak menyentuh inti permasalahan yang diangkat. Sementara itu, Sudaryono membantah tuduhan kabur dari forum dan menegaskan dirinya tetap terbuka untuk berdialog.

Inti Persoalan dan Dampak

Kericuhan ini mencerminkan lebarnya jurang komunikasi antara pemerintah dan kalangan mahasiswa. Isu utama yang menjadi akar ketegangan adalah kurangnya transparansi kebijakan, penanganan sengketa agraria, serta penggunaan anggaran negara yang dianggap tidak akuntabel.

Peristiwa ini menjadi bukti nyata adanya krisis kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata generasi muda. Bagi SEMA UGM, pejabat seperti Nusron Wahid dan Sudaryono dinilai tidak pantas berbicara mengenai Pancasila selama mereka tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pertanyaan sederhana soal rasa bersalah pun akhirnya berubah menjadi simbol ketidakpuasan mendalam terhadap arah kebijakan negara saat ini.

Ditulis berdasarkan rangkuman peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus UGM, Yogyakarta.

Artikel Terkait