JAKARTA – Sejumlah kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengancam akan menggelar aksi demonstrasi bertahap jika pemerintah tidak segera memenuhi tuntutan mereka. Gelombang unjuk rasa telah berlangsung sejak 12 hingga 18 Juni 2026 di Jakarta, Medan, dan sejumlah daerah lain, dengan titik kumpul utama di Bundaran HI, Istana Negara, serta kantor perwakilan daerah dan militer.
Pemicu utama aksi ini adalah kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, serta penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Mahasiswa menilai kedua program tersebut tidak transparan, berpotensi menjadi ladang korupsi, serta memperkuat praktik militerisme di ranah sipil yang justru membebani masyarakat.
Ada enam poin tuntutan yang disampaikan: penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh MBG serta Kopdes, revisi UU Kepolisian, penghentian militerisme, pemulihan stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah, jaminan pendidikan berkualitas terjangkau, serta peninjauan kembali kebijakan harga BBM. Dalam aksinya, mahasiswa juga melakukan aksi simbolis seperti pembakaran ban di Medan dan membawa spanduk penolakan di Jakarta.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming sempat menerima perwakilan mahasiswa pada 15 Juni 2026 dan mencatat seluruh aspirasi untuk disampaikan ke Presiden. Namun, hingga kini belum ada keputusan atau langkah nyata yang diambil pemerintah. Pihak berwenang menyatakan masih membuka ruang evaluasi, sementara mahasiswa telah memberikan batas waktu 5×24 jam. Jika tidak ada respon memadai, aksi akan diperluas dan diperkuat.
